Buku Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi diluncurkan dan dinilai sebagai tonggak baru bagi tata hukum di Indonesia.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara (BAPN) DPR RI, Adian Napitupulu, menyatakan peluncuran tersebut diharapkan memperkuat kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Adian dalam keterangan tertulis dari Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/7).
Menurut Adian, kepastian hukum merupakan kebutuhan mendasar warga yang berhadapan dengan proses hukum, serta menjadi alat untuk menegakkan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak kebijakan negara.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa anotasi ini disusun untuk mengatasi berbagai pasal KUHAP yang selama ini menimbulkan keraguan dalam penafsiran.
Habiburokhman menegaskan komitmen DPR untuk menyediakan rujukan penafsiran yang sahih agar publik memperoleh penjelasan terhadap ketentuan yang kurang jelas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi apresiasi tinggi dan menyebut karya ini sebagai pedoman seragam bagi aparat penegak hukum dalam penerapan KUHAP di lapangan.
Menurut Kapolri, panduan tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP serta mengurangi kemungkinan terjadinya multi-tafsir.
Peluncuran ini merupakan hasil revisi terakhir yang disusun Komisi III DPR RI dan berlangsung khidmat dengan kehadiran sejumlah tokoh penegakan hukum.
Acara dihadiri antara lain oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua KPK Setyo Budiyanto, pimpinan DPR RI, serta perwakilan seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD).







