I Nyoman Adi Wiryatama, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, hadir dalam kegiatan Aspirasi Masyarakat MPR RI di Aula Tasta Zoo, Desa Adat Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.
Kegiatan dimulai pada pukul 16.30 Wita dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, prajuru adat, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat setempat.
Pada kesempatan itu ia menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar warga negara adalah kewajiban negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.
Menurutnya, negara wajib memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta layanan publik lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis (25/6/2026) dalam rangka menggarisbawahi pentingnya implementasi konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.
Adi Wiryatama menekankan bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen formal, melainkan pedoman yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik.
Ia meminta agar seluruh penyelenggara negara membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan menjamin perlindungan hukum bagi warga.
Sebagai bagian dari dialog, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi yang menjadi prioritas lokal.
Aspirasi tersebut menyoroti sektor pertanian, pembangunan infrastruktur desa, penguatan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wakil rakyat dari Bali itu menyatakan aspirasi-aspirasi tersebut akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan tugas konstitusional di tingkat nasional.
Ia juga mengajak warga untuk lebih memahami hak dan kewajiban sebagai bagian dari upaya pengawalan pembangunan yang sesuai amanat konstitusi.
Adi Wiryatama memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan dan politik di Bali, termasuk dua periode menjabat Bupati Tabanan dan pernah menjadi Ketua DPRD Bali.
Melalui kegiatan ini ia berharap pemahaman masyarakat atas nilai-nilai konstitusi semakin menguat dan membuka ruang dialog yang lebih luas antara rakyat dan wakilnya di parlemen.
Dengan demikian, pemenuhan hak-hak dasar warga diharapkan terus diperjuangkan dan diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang pro rakyat.







