Kuasa hukum Rudy Tanoesoedibjo menyatakan kliennya tidak sengaja mangkir dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 6 Agustus 2026 karena harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Pengacara yang mewakili Rudy, Ricky HP Sitohang, mengatakan timnya datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk menyerahkan surat permohonan penundaan pemeriksaan dan mengajukan jadwal pengganti.
Dalam surat itu pihak kuasa hukum mengusulkan agar pemeriksaan Rudy dijadwalkan ulang pada Selasa 11 Agustus 2026.
Ricky menyebut surat permohonan tersebut diterima KPK disertai tanda bukti penerimaan, dan pihaknya telah berkoordinasi dengan penyidik mengenai penjadwalan ulang tersebut.
Kuasa hukum menegaskan niat untuk tetap kooperatif dan tidak bermaksud menghambat proses hukum yang sedang berjalan.
Kendati demikian, KPK mengingatkan agar saksi bersikap kooperatif karena penundaan berulang berpotensi menghambat proses penyidikan.
Jubir KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik membutuhkan kesaksian Rudy untuk melengkapi alat bukti dan menyusun konstruksi perkara secara utuh.
Budi juga mengatakan penyidik akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan terhadap pihak yang berulang kali tidak hadir dalam pemanggilan.
Rudy dipanggil dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras Program Keluarga Harapan (PKH) meskipun yang bersangkutan sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam pengembangan perkara ini, KPK telah menetapkan Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto, serta mantan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018–2022, Kanisius Jerry Tengker, sebagai tersangka.
Selain itu, PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus yang sama.
Penyidik menduga Kementerian Sosial memberi kontrak distribusi bansos senilai Rp335 miliar kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Rudy, padahal Perum Bulog menawarkan biaya distribusi sebesar Rp113 miliar untuk pekerjaan di 15 provinsi.
KPK memperkirakan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp221 miliar.
Dari estimasi kerugian itu, PT Dosni Roha Logistik diduga memperoleh keuntungan lebih dari Rp108 miliar.
Rudy dan tim kuasa hukumnya menyatakan akan memenuhi panggilan penyidik sesuai mekanisme dan jadwal yang nantinya ditetapkan kembali.







