Abidin Fikri, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, menegaskan bahwa usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M senilai Rp107,3 juta per jemaah masih berstatus usulan mentah dan belum mendapatkan persetujuan resmi dari DPR RI.
Pernyataan itu disampaikan Abidin saat kunjungan kerja Komisi VIII ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung, Rabu (8/7).
Menurut Abidin, mekanisme selanjutnya adalah pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang akan membahas angka usulan tersebut bersama pemerintah.
Ia menambahkan bahwa Panja Haji bertugas mengurai setiap komponen biaya secara rinci untuk mengetahui penyebab kenaikan sebelum diambil keputusan akhir.
Dalam rapat kerja antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen pada Selasa (7/7/2026), pemerintah mengajukan BPIH 2027 sebesar Rp107.340.172 per jemaah.
Angka usulan itu tercatat naik sekitar Rp19,9 juta dibandingkan BPIH pada tahun sebelumnya.
Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan dipicu oleh dua faktor utama, yakni meningkatnya harga avtur dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap riyal Arab Saudi yang memengaruhi biaya operasional di tanah suci.
Dari sisi makro, pemerintah mengusulkan total kebutuhan anggaran BPIH 2027 mencapai 858,74 juta riyal Arab Saudi atau setara Rp4,007 triliun dengan asumsi nilai tukar 1 riyal Arab Saudi sebesar Rp4.666,67.
Abidin meminta masyarakat tetap tenang karena seluruh angka masih harus melalui pembahasan ketat di parlemen dan hasil akhir akan ditetapkan setelah Panja menyelesaikan tugasnya.







