Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Komisi VIII DPR RI menyoroti pola komunikasi Kementerian Haji dan Umrah dalam penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi.
Rapat tersebut membahas permohonan persetujuan penggunaan dana pembayaran awal (down payment/DP) yang diajukan pemerintah.
Hadir dalam rapat Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta Dewan Pengawas BPKH.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mengingatkan agar kementerian menempatkan diri sebagai representasi negara dalam komunikasi dengan otoritas Arab Saudi.
Menurut Abidin, peran kementerian seharusnya lebih dari sekadar fungsi administratif layaknya agen perjalanan; hubungan harus diposisikan pada tingkat government-to-government.
Ia menekankan pentingnya menghormati mekanisme hukum tata negara Indonesia sebelum dana haji dicairkan.
Semua pembayaran yang melibatkan dana jemaah, kata Abidin, wajib melalui prosedur resmi dan mendapat persetujuan DPR RI.
Abidin juga menyoroti perlunya dokumen pendukung yang lengkap sebagai dasar hukum bagi BPKH dalam mengelola serta mentransfer dana umat.
Selain masalah komunikasi, Komisi VIII mempertanyakan dasar perhitungan besaran uang muka yang diajukan pemerintah.
Berdasarkan pengamatan DPR, angka DP yang diusulkan bukan berasal dari keputusan resmi Pemerintah Arab Saudi melainkan merupakan estimasi yang tercantum dalam surat dari Kantor Urusan Haji Republik Indonesia (KUHRI).
Abidin menegaskan bahwa tidak ada otoritas Arab Saudi yang menetapkan tanggal 15 Juli harus dibayarkan sejumlah tertentu secara mutlak.
DPR meminta transparansi agar publik tidak salah paham seolah-olah besaran nilai tersebut merupakan kewajiban yang ditetapkan langsung oleh Pemerintah Arab Saudi.
Ia juga meminta jajaran Kementerian Haji dan Umrah, sebagai pembantu Presiden, menjaga nama baik Republik Indonesia dengan mematuhi aturan domestik.
Komisi VIII menuntut agar setiap rencana perubahan kebijakan, kenaikan biaya, atau penyesuaian layanan haji disertai penjelasan rasional dan terukur mengenai manfaat yang diterima jemaah.
Abidin menekankan bahwa penyelenggaraan haji bukan sekadar urusan logistik, melainkan amanah besar pengelolaan dana umat yang harus berlandaskan akuntabilitas dan kepastian hukum.







