Dr. H. Abidin Fikri yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI meminta perhatian serius dari Menteri Agama terkait nasib guru madrasah swasta.
Permintaan itu terutama tertuju pada percepatan pengangkatan guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pernyataan tersebut disampaikan saat acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar bersama Persatuan Wiyata Bakti Madrasah (PWBM) di Grand Rohan, Banguntapan, Bantul, pada Rabu (1/7/2026).
Abidin menegaskan bahwa salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi VIII adalah mendesak Menteri Agama untuk memperjuangkan perubahan status guru non-ASN tersebut menjadi PPPK.
Sebagai bentuk dukungan, Komisi VIII DPR RI mengalokasikan tambahan anggaran untuk sektor pendidikan keagamaan pada tahun anggaran 2026.
Penambahan anggaran itu meliputi Rp6 triliun untuk tunjangan profesi guru dan dosen serta tambahan Rp60 miliar untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah swasta.
Abidin juga mengajak seluruh elemen Persatuan Wiyata Bakti Madrasah untuk aktif mengawal implementasi kebijakan dan anggaran agar manfaatnya dirasakan langsung oleh para pengajar.
Heriyadi, Ketua PWBM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menyambut baik komitmen legislatif tersebut dan menekankan prinsip kesetaraan perlakuan antara guru honorer di madrasah swasta dengan guru berstatus ASN.
Heriyadi yang kerap dipanggil Heri Blangkon menyatakan bahwa tanggung jawab mendidik siswa tidak membedakan status kepegawaian, sehingga hak kesejahteraan dan upah seharusnya setara.
Selain isu kesejahteraan, Heriyadi mengapresiasi upaya MPR RI dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui sosialisasi tersebut.
Ia mengingatkan pentingnya pemahaman Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus nasional yang mesti terus ditanamkan kepada generasi muda.







