Anggota DPRD NTB dari Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Rahim atau yang akrab dipanggil Bram, menuntut dilakukannya audit investigatif atas pergeseran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp484 miliar.
Pernyataan Bram disampaikan di Mataram dan dikutip Senin (10/8/2026).
Ia merespons pernyataan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, Syamsul Fikri, yang menyebut inisiatif audit investigatif itu “keliru, telat, dan salah alamat”.
Bram menilai kritik tersebut tidak menjawab inti persoalan dan lebih bersifat manuver politis daripada klarifikasi substantif.
Menurutnya, publik tidak memerlukan retorika tetapi bukti berupa data dan dokumen yang jelas.
Ia mempertanyakan mengapa permintaan audit muncul setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan kepada DPRD NTB pada 5 Juni 2026 tidak memuat temuan spesifik mengenai pergeseran BTT menjadi belanja modal senilai Rp484 miliar.
Bram juga menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemprov NTB tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya masalah pada kebijakan atau proses anggaran.
“Opini WTP bukanlah jaminan bahwa seluruh aspek pengelolaan anggaran bebas dari persoalan,” ujar Bram.
Ia menjelaskan banyak kasus di mana pemerintah daerah tetap mendapat WTP meski BPK mengeluarkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
Oleh karena itu, penggunaan opini WTP untuk menutup ruang pengawasan menurutnya merupakan kesalahpahaman terhadap fungsi audit.
Bram juga menepis anggapan bahwa permintaan audit investigatif merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap kerja BPK.
Dia menekankan audit investigatif memiliki tujuan berbeda, yakni mendalami dugaan, pola, dan transaksi tertentu yang memerlukan pemeriksaan lebih rinci.
“Selama dilakukan melalui mekanisme yang sah dan didasarkan pada alasan objektif, audit investigatif adalah bagian penting dari sistem pengawasan,” katanya.
Menanggapi argumen bahwa persoalan BTT selesai setelah dibahas dalam Badan Anggaran DPRD NTB, Bram menegaskan pengawasan DPRD berlangsung sepanjang siklus pengelolaan keuangan daerah.
DPRD menurutnya tetap berwenang meminta penjelasan, mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi BPK, serta memastikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas terpenuhi.
Bram meminta keterangan apakah seluruh penggunaan dan pergeseran dana BTT telah diperiksa secara memadai, bagian mana dalam LHP BPK yang memuat hasil pemeriksaan tersebut, serta apakah semua rekomendasi telah dilaksanakan.
Ia merujuk pada Peraturan Gubernur NTB Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 sebagai regulasi terkait yang perlu diperjelas dalam konteks pergeseran dana itu.
Menurut Bram, jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tersedia secara terbuka, maka kontroversi akan mereda dengan sendirinya.
Ia menegaskan kembali bahwa transparansi menjadi jalan terbaik untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
“Audit bukanlah ancaman bagi pemerintahan yang bersih, melainkan instrumen untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat,” tutup Bram.







