JENGGALA.ID – Komisi XI DPR telah memberikan persetujuan terhadap usulan pagu anggaran untuk kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di berbagai lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Persetujuan ini merupakan langkah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024.
Ketua Komisi XI DPR, Kahar Muzakir, mengumumkan hasil rapat kerja pada Kamis (14/9) dengan menyatakan bahwa tidak ada perubahan dari persetujuan sebelumnya. Oleh karena itu, usulan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan, Bappenas, BPK, BPKP, BPS, dan LKPP dianggap sah.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa penambahan pagu anggaran terjadi akibat kebijakan kenaikan gaji sebesar 8 persen untuk tahun 2024 yang akan diterapkan pada 78.520 pegawai di Kementerian Keuangan. Ini mengakibatkan penambahan sebesar Rp355 miliar, sehingga pagu anggaran Kementerian Keuangan meningkat menjadi Rp48,7 triliun.
Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan bahwa penambahan pagu anggaran juga berkaitan dengan perubahan dalam kenaikan gaji pegawai di lingkungan PPN/Bappenas. Anggaran Bappenas awalnya sebesar Rp614 miliar dan meningkat menjadi Rp620 miliar, sehingga total anggaran Bappenas mencapai Rp2,108 triliun. Perubahan ini senilai Rp5,7 miliar dan disebabkan oleh kenaikan gaji yang bersifat wajib.
Selain itu, Komisi XI DPR juga menyetujui penyesuaian pagu anggaran untuk BPK sebesar Rp4,9 triliun, anggaran BPKP sebesar Rp2,3 triliun, dan anggaran LKPP sebesar Rp4,7 triliun. Sebagian dari penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan gaji pegawai.







