JENGGALA.ID – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) baru-baru ini mengungkapkan data mengenai konflik agraria yang telah terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, sejak tahun 2015 hingga 2022, telah tercatat 2.710 kasus konflik agraria yang memengaruhi 5,8 juta hektar tanah. Hal ini juga telah berdampak pada 1,7 juta keluarga di seluruh Indonesia.
Dalam diskusi Peringatan Hari Tani Nasional 2023 secara daring, Dewi menjelaskan bahwa selama sembilan tahun pemerintahan Joko Widodo, masalah konflik agraria belum terselesaikan. Banyak warga yang terpaksa kehilangan tanahnya sendiri dan menjadi tenaga kerja upah murah atau pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota atau bahkan luar negeri.
Konflik agraria ini melibatkan berbagai sektor, seperti perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, dan pulau-pulau kecil.
