Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilanjutkan untuk mengembalikan akses dan kelancaran mobilitas masyarakat.
Hingga 16 Agustus 2026, sembilan ruas jalan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi.
Delapan di antaranya adalah bagian jalur Trans Flores yang menghubungkan Labuan Bajo, Ende, hingga Maumere dan kini dapat dilalui kembali.
Ruas Ruteng–Reo–Kedindi juga sudah beroperasi setelah ditangani tim lapangan.
Pemulihan jalan menjadi prioritas untuk menjaga pergerakan warga dan distribusi logistik pascagempa di sejumlah wilayah Flores.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 sempat merusak beberapa ruas jalan dan jembatan di Pulau Flores sehingga Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT menerjunkan personel serta peralatan ke lokasi terdampak.
Sebanyak 40 titik longsoran telah ditangani sementara dan difungsikan kembali untuk lalu lintas.
Tim juga menangani empat titik patahan badan jalan.
Lima titik jembatan dan plat duiker dilaporkan masih dapat difungsionalkan untuk menjaga mobilitas masyarakat sampai perbaikan permanen selesai.
Untuk mempercepat pekerjaan, BPJN NTT memobilisasi tujuh excavator dan empat loader ke lokasi terdampak.
Peralatan tersebut digunakan untuk membersihkan material longsor serta memperbaiki kerusakan badan jalan di beberapa titik.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Nagekeo pada Senin, 17 Agustus 2026, Menteri Dody meninjau lokasi pengungsian dan bangunan yang terdampak, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Ia meminta pemerintah daerah segera mengirimkan data sementara berisi titik-titik kerusakan agar tim Kementerian PU dapat turun memeriksa lokasi secara langsung.
“Jadi saya mohon diberikan data lengkapnya, titik-titiknya. Sehingga kami bisa menurunkan tim segera, bisa berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas, mengecek satu per satu dan langsung bekerja,” kata Dody.
Menteri Dody menegaskan Kementerian PU siap memberikan dukungan teknis dan menangani infrastruktur yang terdampak.
Sedangkan penentuan prioritas penanganan diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
“Terkait mana yang prioritas, nanti biar Pak Bupati yang menentukan, kita yang mulai kerjakan. Kewajiban kami dari pusat bahwa memang membantu dan pak bupati sebagai mewakili membantu menjaga dan mana yang akan kita kerjakan,” ujarnya.
Kementerian PU menyatakan penanganan akan terus berlangsung berdasarkan pemantauan lapangan dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.







