Tragedi balap drag di Kelurahan Upai, Kotamobagu, Sulawesi Utara pada Minggu (9/8/2026) menewaskan delapan orang dan melukai delapan lainnya.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Matindas Janusanti Rumambi menuntut penyelidikan menyeluruh atas rangkaian tanggung jawab panitia penyelenggara.
Matindas menyatakan penyelenggaraan acara tetap membawa konsekuensi meski ada izin dari kepolisian jika standar keselamatan fisik diabaikan.
Ia mengingatkan bahwa penggunaan jalan umum untuk keperluan balap hanya diperbolehkan apabila disertai persetujuan lingkungan, izin jalan nasional, dan pengamanan resmi dari aparat kepolisian.
Tanpa mekanisme pengamanan yang ketat, kata Matindas, kegiatan dapat dikualifikasi sebagai balap liar yang melanggar hukum.
Politisi dari Dapil Sulawesi Tengah itu menyayangkan pengamanan penonton yang menurutnya sangat minim di lokasi kejadian.
Menurut Matindas, pembatas yang hanya terbuat dari kayu tidak mampu menahan dampak kendaraan berkecepatan tinggi yang kehilangan kendali.
Ia menegaskan perlunya pemasangan penghalang standar seperti susunan ban bekas dan karung berisi pasir (sandbags) pada ajang berisiko tinggi.
Matindas mengingatkan bahwa pelanggaran fungsi jalan dan kelalaian yang membahayakan keselamatan lalu lintas berpotensi menimbulkan sanksi berat secara hukum.
Rujukan aturan yang disorotnya antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 274 jo. Pasal 28), UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Pasal 192 KUHP.
Atas peristiwa ini, Matindas meminta aparat penegak hukum untuk mengevaluasi secara menyeluruh prosedur penerbitan izin keramaian bagi kegiatan berkategori risiko tinggi agar tragedi serupa tidak terulang.







