JENGGALA.ID – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan menerapkan pungutan tambahan terhadap 8 produk impor yang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang. Hal ini dilakukan untuk mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 yang mengatur ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman.
Menurut Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu, Fadjar Donny Tjahjadi, aturan ini akan resmi diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2023. Kebijakan ini akan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 yang sebelumnya mengatur pungutan tarif bea masuk umum (most favoured nations/MFN) untuk 4 komoditas.
Empat komoditas yang akan dikenai pungutan adalah buku (0 persen), tas (15 persen-20 persen), produk tekstil (5 persen-25 persen), dan alas kaki/sepatu (5 persen-30 persen). Sebelumnya, tarif MFN DJBC adalah 7,5 persen untuk bea masuk dan 11 persen pajak pertambahan nilai (PPN) yang berlaku untuk semua barang kiriman.
Donny menjelaskan alasan penambahan 4 item ini sebagai berikut: “Kami melihat berdasarkan transaksi perdagangan melalui barang kiriman, terutama komoditas impor seperti kosmetik, sepeda, dan jam tangan memiliki jumlah yang signifikan. Masyarakat saat ini cenderung untuk bersepeda dan membeli jam tangan. Sehingga, sepeda termasuk dalam HS code dengan tarif bea masuk sebesar 25 persen-40 persen, sementara sepeda listrik dikenai 40 persen. Sementara tarif MFN untuk besi dan baja berkisar antara 0 persen hingga 20 persen, dan ini dimasukkan untuk mengantisipasi pergeseran importir dari kargo umum ke barang kiriman.”
Berikut adalah daftar 8 barang kiriman di e-commerce yang akan dikenai tarif MFN:
1. Tas (15 persen-25 persen)
2. Buku (0 persen)
3. Produk tekstil (5 persen-25 persen)
4. Alas kaki/sepatu (5 persen-30 persen)
5. Kosmetik (10 persen-15 persen)
6. Besi dan baja (0 persen-20 persen)
7. Sepeda (25 persen-40 persen)
8. Jam tangan (10 persen)







