Pada 7 Agustus 1945 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dibubarkan, sebuah langkah yang mengubah arah proses pembentukan negara Indonesia.
Langkah itu diikuti pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai sebagai badan yang bertugas mempersiapkan aspek-aspek teknis pemerintahan.
Keputusan pembentukan PPKI diterbitkan setelah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Jepang di Wilayah Selatan, Jenderal Terauchi, menilai tugas perumusan dasar negara oleh BPUPK telah selesai.
Tujuan resmi pembentukan ini adalah mempercepat transisi dari perumusan gagasan ke penyusunan struktur pemerintahan yang dapat segera berfungsi.
Ir. Soekarno ditunjuk sebagai Ketua PPKI, sementara Drs. Mohammad Hatta diangkat sebagai Wakil Ketua.
Ahmad Soebardjo ditetapkan sebagai penasihat dalam susunan pimpinan, menguatkan legitimasi komite di mata para pemimpin pergerakan nasional.
Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang yang dipilih untuk mewakili keberagaman wilayah Nusantara.
Komposisi tersebut terdiri atas 12 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatra, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan kelompok etnis Tionghoa.
Pihak militer Jepang memang merancang PPKI sebagai instrumen pengawasan agar proses kemerdekaan selaras dengan kerangka Persemakmuran Asia Timur Raya.
Namun para pemimpin nasional memanfaatkan forum ini untuk memperkuat konsolidasi internal bangsa Indonesia.
Sekalipun tanpa persetujuan otoritas pendudukan, Soekarno menambah enam anggota dari kalangan tokoh pergerakan nasionalis.
Enam tokoh yang ditambahkan adalah Achmad Soebardjo, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan RA A. Soeroso.
Penambahan tersebut mengubah citra PPKI dari badan yang difasilitasi penjajah menjadi lembaga yang lebih representatif bagi kepentingan bangsa sendiri.
Mandat PPKI meliputi pengesahan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar serta pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, komite diberi tugas menyusun pembagian wilayah administratif, membentuk departemen pemerintahan, dan mendirikan panitia nasional penunjang tugas presiden.
Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat dipanggil bertemu Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan.
Dalam pertemuan tersebut Terauchi menyampaikan janji bahwa pemerintahan Jepang akan segera menyerahkan pelaksanaan kemerdekaan kepada pihak Indonesia.
Peta politik berubah drastis ketika Kekaisaran Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945, sehingga menciptakan kekosongan kekuasaan.
Kekosongan itu memicu ketegangan antara kelompok muda dan golongan tua mengenai mekanisme proklamasi dan langkah segera yang harus diambil.
Desakan golongan muda yang menghendaki proklamasi cepat sempat memunculkan peristiwa Rengasdengklok sebelum proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945.
Pada 18 Agustus 1945 PPKI menggelar sidang pertama yang menghasilkan pengesahan UUD 1945 dan pengangkatan Soekarno serta Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.
Keputusan tersebut melengkapi persyaratan formal bagi kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memungkinkan pemerintahan baru segera menjalankan fungsi negara.







