Perubahan lembaga politik menjelang akhir masa pendudukan Jepang mencapai titik penting pada 7 Agustus 1945.
Keputusan itu muncul setelah dampak pengeboman Hiroshima dan persetujuan Marsekal Hisaichi Terauchi dari Dalat terhadap langkah-langkah administratif di Hindia-Belanda.
Pemerintah Militer Jepang (Gunseikanbu) di Jakarta resmi mengumumkan pembubaran Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK atau Dokuritsu Junbi Chōsa-kai) pada hari yang sama.
Pernyataan pembubaran menyatakan tugas penyelidikan dan perumusan dasar negara serta rancangan Undang-Undang Dasar oleh BPUPK telah selesai dilaksanakan.
Sekaligus dengan pembubaran BPUPK, Panglima Tentara Ke-16 Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai).
Dalam pengumuman tersebut ditetapkan Ir. Soekarno sebagai Ketua PPKI dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua.
Susunan 21 anggota PPKI yang telah dirancang oleh Soekarno pada 4 Agustus disahkan secara utuh tanpa memasukkan perwira atau pejabat militer Jepang.
Pemerintah pendudukan memaknai pengumuman ini sebagai upaya meredam potensi kerusuhan dan menjaga ketertiban di tengah situasi militer yang semakin genting bagi Jepang.
Soekarno menyikapi penunjukan itu dengan pertimbangan politik yang tajam; ia menerima posisi kepemimpinan bukan sebagai tunduk pada Jepang tetapi untuk menguasai instrumen yang dapat mengarah pada kemerdekaan.
Dalam otobiografinya, Soekarno menjelaskan bahwa pembubaran BPUPK menandai berakhirnya fase penelitian dan memulai fase tindakan oleh panitia yang sepenuhnya beranggotakan tokoh-tokoh Indonesia.
Demi mengamankan agenda kemerdekaan, Soekarno menginstruksikan agar PPKI segera bersiap mengesahkan konstitusi dan membentuk struktur pemerintahan bila keadaan darurat menuntut.
Langkah tersebut mengubah posisi PPKI dari lembaga yang diberi izin oleh otoritas Jepang menjadi kendaraan politik bangsa Indonesia untuk memutuskan nasib sendiri.
Akibat strategis dari peristiwa 7 Agustus 1945 adalah legitimasi kelembagaan yang lebih mandiri, termasuk penghapusan peran pejabat Jepang dalam struktur sebelumnya.
Dengan lepasnya pengaruh birokrasi pendudukan, para tokoh nasional memperoleh kebebasan penuh menentukan arah politik tanpa intervensi langsung dari pejabat seperti Ichibangase Yosio.
Pendirian PPKI juga membuka jalan diplomatik antara komando militer Jepang di kawasan dan para pemimpin Indonesia.
Marsekal Terauchi kemudian memanggil Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat ke Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945, sebuah pertemuan yang mengukuhkan status PPKI.
Pengesahan PPKI di Dalat mempertegas hak panitia tersebut untuk memproklamasikan dan mengatur kemerdekaan Indonesia, landasan yang dimanfaatkan untuk Proklamasi pada 17 Agustus 1945.
Sejarah pembentukan lembaga ini berakar pada janji kemerdekaan yang pernah disampaikan Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 dan tindak lanjut administratif yang diambil Tokyo.
BPUPK sendiri dibentuk pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April 1945, dipimpin Radjiman Wedyodiningrat dengan Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio sebagai wakil.
Badan itu beranggotakan 67 orang termasuk tujuh perwakilan Jepang tanpa hak suara, dan menyelenggarakan sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945.
Pada sidang pertama tersebut Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga 1 Juni kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.
Setelah sidang pertama dibentuk Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 sebagai dasar pembahasan selanjutnya.
Sidang kedua BPUPK berlangsung pada 10 hingga 17 Juli 1945 untuk membahas wilayah negara, kewarganegaraan, ekonomi, pendidikan, dan rancangan Undang-Undang Dasar.
Dengan selesainya tugas tersebut, BPUPK resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan PPKI dibentuk untuk menyiapkan langkah praktis menuju kemerdekaan.
Selanjutnya PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Soekarno serta Mohammad Hatta sebagai pemimpin negara dalam sidang awalnya.
Sidang-sidang berikutnya PPKI membentuk provinsi, kementerian, Komite Nasional Indonesia Pusat, serta Badan Keamanan Rakyat sebagai struktur negara awal.
Perkembangan itu terjadi bertepatan dengan melemahnya posisi Jepang dalam Perang Pasifik, yang membuka peluang bagi bangsa Indonesia menentukan nasibnya sendiri.







