Saat ini tercatat 7.906 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Surabaya masih berada dalam daftar antrean perbaikan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendorong percepatan penanganan antrean tersebut melalui peningkatan anggaran dan perluasan kerja sama lintas sektor.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menyatakan angka antrean itu merupakan akumulasi dari berbagai saluran pengusulan, termasuk laporan RT/RW, aspirasi anggota dewan, serta kanal pengaduan resmi Pemerintah Kota Surabaya.
Menurut Eri, seluruh usulan wajib menjalani verifikasi faktual lapangan sebelum dapat dilanjutkan ke tahap perbaikan.
Program Dandan Omah yang dijalankan pemerintah kota sejak 2021 dinilai berhasil, dengan capaian rata-rata perbaikan sekitar 2.000 unit per tahun.
Pada tahun berjalan, target penanganan ditingkatkan menjadi 3.792 unit.
Dari jumlah target tahun ini, pembiayaan APBD dialokasikan untuk 2.240 unit.
Sisa target akan dipenuhi melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga amil zakat, filantropi, dan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang dikoordinasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya.
Eri memperkirakan apabila target tahun ini terealisasi, antrean rutilahu dapat berkurang menjadi sekitar 4.114 unit.
Namun ia mengingatkan bahwa angka tersebut bersifat dinamis karena potensi masuknya usulan baru dan risiko kerusakan akibat bencana tetap ada.
Komis C juga terus mengupayakan perluasan kemitraan strategis dengan pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta untuk menambah kapasitas penanganan.
Eri menambahkan bahwa jika APBD 2027 mampu mengalokasikan sekitar 2.500 unit, kebutuhan yang tersisa diharapkan dapat diintervensi lewat kerjasama dengan pusat, provinsi, lembaga filantropi, dan swasta.
Salah satu kendala yang kerap menghambat pelaksanaan di lapangan adalah masalah status kepemilikan lahan yang tidak jelas atau sedang disengketakan.
Ada pula kasus di mana material hampir dikirim namun pekerjaan ditunda karena perselisihan internal keluarga terkait status tanah.
Kepala DPRKPP Kota Surabaya, Iman Kristian Maharhandono, menegaskan bahwa tidak semua dari 7.906 usulan otomatis dikerjakan.
Pemkot sedang melakukan pemutakhiran data dan verifikasi ketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Proses verifikasi mencakup pengecekan kondisi sosial ekonomi warga, kejelasan status rumah dan lahan, tingkat kerusakan fisik bangunan, serta memastikan rumah benar-benar dihuni dan bebas dari sengketa hukum.







