Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, mengeluarkan pernyataan yang memuat enam poin terkait penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan aparat kepolisian.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap berbagai informasi yang berkembang di publik mengenai proses penegakan hukum.
1. Febrie menegaskan semua rangkaian tugas penegakan hukum—penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi barang bukti—tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Seluruh personel yang bertugas di Gedung Bundar dipastikan terus melaksanakan tanggung jawabnya sesuai standar operasional yang berlaku.
Hasil penanganan perkara akan dipertanggungjawabkan di muka persidangan, dengan upaya menjaga ketaatan pada aspek materiil dan formil pembuktian.
Perkara yang sedang ditangani disebut memiliki bobot kepentingan nasional dan mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kasus tersebut antara lain menyangkut tata kelola pertambangan, transfer pricing, serta pengelolaan program Makan Bergizi Gratis; penanganannya memerlukan konsentrasi sumber daya penyidik yang besar.
2. Kejaksaan menyatakan komitmen untuk terus memberantas korupsi sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan bersih dan berintegritas.
Langkah penegakan diharapkan memberi efek jera kepada pelaku dan memerlukan dukungan serta kepercayaan masyarakat agar berjalan efektif, independen, dan berkesinambungan.
3. Febrie juga menekankan penghormatan terhadap setiap proses hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum lain, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum acara.
Sinergi antar-institusi dianggap penting demi tercapainya penegakan hukum yang profesional, mengingat masing-masing aparat memiliki kewenangan berdasar peraturan perundang-undangan.
4. Publik diminta bersikap bijak dalam menanggapi informasi terkait penegakan hukum dan tidak cepat menarik kesimpulan sebelum fakta lengkap terungkap.
Pemahaman yang akurat dianggap krusial untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.
5. Di luar penindakan pidana, Kejaksaan menjalankan tugas melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pembayaran denda administratif.
Perusahaan yang abai terhadap kewajiban administrasi akan diberi tindakan hukum, termasuk penggunaan instrumen pidana, agar hak negara terpenuhi sesuai ketentuan.
Penerimaan negara dari langkah ini diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung kepentingan publik.
6. Kejaksaan memastikan dukungan terhadap program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tetap dijalankan.
Pelaksanaan tugas akan dilakukan secara profesional, independen, dan bertanggung jawab agar program berjalan efektif, akuntabel, dan memberi manfaat nyata.
Febrie mengakhiri dengan ajakan kepada masyarakat untuk menjaga iklim penegakan hukum yang sehat dan memberikan ruang kepada setiap proses hukum agar berjalan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.







