Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terkait kebakaran hutan dan lahan di areal yang mereka kelola.
Luasan total lahan yang terbakar mencapai 1.511,55 hektare dan tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Timur.
Enam perusahaan yang dikenai sanksi adalah PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat; PT NES di Kalimantan Tengah; serta PT PSR di Kalimantan Timur.
Berdasarkan hasil pengawasan, PT WEL tercatat memiliki luasan terbakar terbesar, yakni sekitar 760,51 hektare.
Jumlah kerusakan lahan lainnya adalah PT MPK 394,83 hektare, PT WSP 107,70 hektare, dan PT FI 95,87 hektare.
Sisa luasan yang terbakar meliputi PT PSR 82,26 hektare serta PT NES 70,38 hektare.
Lima dari enam perusahaan tersebut dikenai sanksi berupa Paksaan Pemerintah untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi areal.
Satu perusahaan, PT MPK, dijatuhi sanksi lebih berat berupa Pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah karena kebakaran di arealnya terjadi secara luas dan berulang.
Dalam keterangan tertulis pada Selasa, 25 Agustus 2026, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menekankan bahwa izin usaha di kawasan hutan disertai kewajiban menjaga dan mencegah kerusakan.
Menurut Dwi, sanksi administratif dipakai untuk memaksa perbaikan, pemulihan, dan kepatuhan terhadap kewajiban pengelolaan.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak karhutla melampaui wilayah yang terbakar; hal ini dapat merugikan masyarakat dan negara secara luas.
Kerugian akibat kebakaran disebutnya mencakup gangguan kesehatan masyarakat, aktivitas belajar anak, penerbangan, transportasi, serta kegiatan ekonomi, selain kebutuhan pengerahan sumber daya besar untuk pengendalian.
Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan Ardi Risman menyatakan perusahaan yang dikenai Paksaan Pemerintah wajib memperbaiki sistem pengendalian kebakaran dan melakukan pemulihan areal terdampak.
Khusus untuk PT MPK, Ardi menegaskan pembekuan izin diberlakukan karena kebakaran berlangsung luas dan berulang, dan pelaksanaan kewajiban tersebut akan diawasi serta dievaluasi.
Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan, Kementerian menyatakan sanksi dapat ditingkatkan hingga pencabutan perizinan berusaha.
Selain sanksi administratif, proses pidana dan perdata tetap dapat ditempuh apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana atau kerugian yang dapat dituntut pertanggungjawaban.
Kementerian juga mengimbau seluruh pemegang izin agar menjadikan pencegahan dan pengendalian karhutla sebagai bagian rutin kegiatan operasional, terutama pada periode rawan kebakaran saat ini.







