Pada 6 Agustus 1945, Markas Besar Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara (Nampo Gun) di Dalat dan Komando Tentara Ke-16 (Rikugun) di Jakarta menerima kawat rahasia mengenai serangan bom atom di Hiroshima yang mengguncang struktur komando mereka.
Informasi itu menyebabkan krisis tingkat tinggi di kalangan militer pendudukan, seiring terganggunya saluran komunikasi antara Tokyo dan markas-markas wilayah.
Ketidakpastian yang menyebar di tubuh perwira Jepang mendorong Pemerintah Militer Jepang (Gunseikanbu) di Jakarta mengambil langkah cepat untuk mencegah kekacauan publik.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Gunseikanbu menerapkan pemblokiran informasi total agar situasi tetap terkendali.
Pejabat tinggi militer, termasuk Kepala Departemen Urusan Umum (Somubucho) Mayor Jenderal Otoshi Nishimura dan Kepala Staf Tentara Ke-16 Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, memerintahkan penyensoran ketat terhadap seluruh media cetak dan siaran radio.
Di balik kebijakan sensor, birokrasi militer Jepang mulai merancang penyesuaian strategi politik untuk menghadapi kondisi darurat tersebut.
Salah satu keputusan strategis adalah mempercepat proses menuju kemerdekaan Indonesia demi mencegah potensi pemberontakan massal saat kekuatan militer Jepang melemah.
Petinggi pendudukan menilai Bung Karno sebagai tokoh politik yang paling berpengaruh dan tak tergantikan dalam menjaga stabilitas masyarakat Indonesia.
Mereka menyadari bahwa karisma dan otoritas Soekarno mampu menahan gelombang emosi rakyat yang dapat berubah menjadi aksi kekerasan atau anarki.
Dalam suasana psikologis yang rapuh pasca-Hiroshima, sikap Jepang terhadap Bung Karno berubah dari mendikte menjadi lebih akomodatif dan berhati-hati.
Pihak militer memberi prioritas tinggi pada tuntutan Bung Karno untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Administrasi di Jakarta segera menyiapkan dokumen pengesahan PPKI tanpa merombak susunan 21 anggota yang diusulkan oleh Bung Karno.
Keputusan itu termasuk memenuhi permintaan agar struktur PPKI bebas dari perwira Jepang demi memelihara hubungan dan memastikan proses penyerahan kekuasaan berlangsung tertib.
Dalam dokumen sejarah militer Jepang (Senshi Sosho), Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto menegaskan bahwa Soekarno dianggap sebagai satu-satunya pemimpin yang mampu menahan lonjakan emosi rakyat, sehingga menghambat langkahnya dapat memicu pemberontakan di Jawa sebelum proses penyerahan kekuasaan selesai.
Hasil evaluasi darurat yang dibuat di Jakarta pada 6 Agustus itu kemudian dikirimkan ke Markas Besar Marsekal Terauchi di Dalat untuk tindakan lebih lanjut.
Akibat percepatan birokrasi, pada 7 Agustus 1945 dikeluarkan perintah resmi untuk membubarkan BPUPKI dan mengesahkan pembentukan PPKI secara resmi.
Proses cepat pada 6 Agustus juga menjadi dasar pengiriman telegram mendadak dari Marsekal Terauchi yang memanggil Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat untuk berangkat ke Vietnam, langkah yang akhirnya mengunci kepastian tanggal kemerdekaan Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno.







