Sekitar 57 ribu hektare sawah di Aceh terdampak bencana hidrometeorologi, sehingga pemulihan lahan sedang dipercepat oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra.
Satgas PRR menargetkan lahan rusak ringan dan sedang dapat ditangani pada 2026, sementara lahan rusak berat akan mendapat penanganan permanen berdasar kajian ilmiah.
Data terbaru dipaparkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, Sistem Pengairan, dan Daerah Aliran Sungai di Banda Aceh, Jumat 7 Agustus 2026.
Rinciannya, 27.483 hektare sawah mengalami rusak ringan, 13.404 hektare rusak sedang, 16.283 hektare rusak berat, dan 125,2 hektare sawah hilang.
Sampai saat ini, 6.706 hektare lahan rusak ringan telah dioptimalisasi.
Sementara 4.393 hektare lahan rusak sedang sudah direhabilitasi.
Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan detail design review serta survei, investigasi, dan desain (SID) telah mencakup 39.409 hektare atau 75 persen dari target 52.394 hektare per 5 Agustus 2026.
Pekerjaan konstruksi telah rampung pada 16.780 hektare atau 32 persen dari target.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Safrizal ZA menyatakan FGD menjadi forum untuk menyelaraskan program pertanian, pengairan, dan pemulihan daerah aliran sungai agar penanganan daerah lebih cepat dan terintegrasi.
“Penanganan lahan tidak dapat dipisahkan dari pemulihan jaringan irigasi, normalisasi sungai, penyediaan sumber air. Serta perbaikan saluran primer, sekunder, dan tersier,” kata Safrizal.
Satgas meminta sinergi antarinstansi, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kelompok tani, dan TNI, agar sawah yang direhabilitasi dapat kembali ditanami.
Untuk lahan rusak berat, penanganan disiapkan lebih cermat dan tidak seragam untuk semua lokasi.
Di Aceh Utara, misalnya, luas sawah rusak berat mencapai sekitar 4.679 hektare.
Sejumlah lahan tertimbun lumpur setebal 1,5 hingga 2 meter dan mengalami perubahan struktur tanah sehingga penanganan harus diawali dengan pengambilan sampel sedimen, penelitian kesuburan tanah, serta penentuan metode pemulihan yang sesuai.
Alternatif penanganan yang disiapkan meliputi rehabilitasi lahan, pencetakan sawah baru sebagai pengganti, atau pengalihan terbatas menjadi lahan pertanian kering atau kebun dengan komoditas sesuai.
Pemerintah juga akan melibatkan perguruan tinggi untuk mempercepat proses SID sekaligus memastikan keputusan pemulihan berdasar kondisi ilmiah dan kebutuhan petani di lapangan.
“Kami meminta proses SID tidak lagi memakan waktu lebih dari dua bulan sehingga konstruksi bisa lebih cepat dimulai. Kementerian Pertanian juga sudah menyiapkan anggarannya,” ujar Safrizal.
Percepatan pemulihan juga dilakukan di beberapa daerah, salah satunya Kabupaten Aceh Barat.
Hingga 6 Agustus 2026, realisasi keuangan kegiatan Kementerian Pertanian di Aceh Barat mencapai Rp4,53 miliar atau 75,3 persen dari pagu Rp6,019 miliar.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung optimalisasi lahan rusak ringan seluas 1.308 hektare di delapan kecamatan yang melibatkan 96 kelompok tani.
Secara provinsi, realisasi keuangan bantuan pertanian mencapai Rp253,5 miliar atau 49,2 persen dari total pagu Rp515,2 miliar.
Pagu anggaran itu mencakup optimalisasi lahan rusak ringan sebesar Rp85,6 miliar dan rehabilitasi lahan rusak sedang Rp63,7 miliar.
Alokasi lainnya adalah kegiatan irigasi Rp100,2 miliar serta pembangunan jalan usaha tani Rp3,9 miliar.
Bantuan benih padi telah disalurkan untuk lahan seluas 26.177 hektare, dan dari jumlah tersebut 10.416 hektare telah ditanami.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta percepatan realisasi anggaran menjadi perhatian khusus menjelang masa tanam.
“Realisasi belum sampai setengah dari Rp515 miliar, kita belum secara maksimal memanfaatkan anggaran itu. Saya minta, sebelum masuk masa musim tanam, pemulihan lahan ini secepat mungkin dilakukan,” kata Imran.







