Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, menyerukan penyelidikan menyeluruh setelah meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopdeskel) dalam kegiatan latihan dasar militer.
Pernyataan itu disampaikan Siti Aisyah dan dikutip Minggu (28/6/2026), saat ia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar risiko biasa dalam pelatihan.
Ia menyebut hilangnya nyawa peserta sebagai tragedi serius yang mesti diusut secara terang, objektif, dan akuntabel.
Siti Aisyah menegaskan bahwa calon manajer koperasi dipersiapkan untuk mengelola kelembagaan ekonomi desa, bukan sebagai prajurit tempur.
Oleh karena itu, ia meminta metode pembinaan disesuaikan dengan kompetensi yang diperlukan peserta di lapangan dan tidak mengandalkan pendekatan fisik berlebihan.
Lebih jauh, politikus tersebut menilai belasungkawa saja tidak memadai tanpa keterbukaan penuh mengenai pelaksanaan pelatihan.
Ia meminta agar seluruh proses penyelenggaraan dibuka ke publik untuk memastikan prosedur keselamatan dijalankan sesuai standar.
Beberapa aspek yang menurutnya perlu ditelusuri adalah pemeriksaan kesehatan peserta sebelum pelatihan, standar keselamatan, serta beban latihan yang diberikan.
Siti juga meminta evaluasi terhadap kualitas pengawasan instruktur, kesiapan fasilitas medis, dan efektivitas penanganan keadaan darurat apabila terjadi insiden.
Sebagai langkah perbaikan, ia mengajukan tiga rekomendasi konkret kepada pihak terkait.
Pertama, menghentikan sementara model latihan dasar militer bagi calon manajer Kopdes sampai dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh.
Kedua, meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan kelalaian, pelanggaran prosedur, atau penyalahgunaan kewenangan bila ditemukan indikasi yang menyebabkan korban jiwa.
Ketiga, pemerintah diminta memberikan santunan, pendampingan, serta pemenuhan hak keluarga korban dan mengarahkan pola pelatihan pada penguatan kapasitas manajemen koperasi, tata kelola keuangan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Hingga kini berbagai pihak masih menunggu hasil investigasi resmi yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan publik dan menjadi dasar perbaikan tata kelola pelatihan.
Siti Aisyah menutup pernyataannya dengan menegaskan, “program ekonomi rakyat tidak boleh dibangun dengan mengorbankan nyawa rakyat.”







