5 Agustus 1945 menjadi tanggal krusial yang ditandai sebuah pertemuan menentukan di Jakarta.
Sehari sebelum pesawat Enola Gay menjatuhkan bom di Hiroshima, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Achmad Soebardjo duduk bersama untuk merumuskan siapa yang akan masuk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Pada catatan Jepang badan itu dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Inkai dan dipandang sebagai elemen birokrasi yang mudah dikendalikan oleh pemerintahan militer mereka.
Bagi Sukarno, PPKI lebih dari sekadar panitia teknis; ia melihatnya sebagai cikal bakal parlemen bagi sebuah negara merdeka.
Kesadaran atas bahaya perpecahan membuat Sukarno menolak komposisi yang hanya mewakili elite Jawa.
Peran Hatta yang memilki jejaring luas di luar Jawa dan kejelian hukum Soebardjo dimanfaatkan untuk menyusun daftar nama yang mencerminkan keberagaman Nusantara.
Di antara nama yang dicatat ialah Mr. Teuku Mohammad Hasan mewakili Sumatra dan Dr. G.S.S.J. Ratulangi dari Sulawesi.
Perwakilan dari wilayah lain tercatat pula, seperti A.A. Hamidhan untuk Kalimantan, Mr. Johannes Latuharhary untuk wilayah Timur dan Maluku, serta I Gusti Ketut Pudja dari Sunda Kecil.
Draf awal berisi 21 nama yang kemudian disahkan; 12 orang berasal dari Jawa dan sisanya mewakili pulau-pulau di luar Jawa, termasuk satu perwakilan golongan Tionghoa, Yap Tjwan Bing.
Diplomasi menjadi bagian dari strategi Sukarno; secara formal ia harus meyakinkan Jenderal Terauchi tentang perlunya keseimbangan perwakilan demi stabilitas.
Pada saat yang sama langkah tersebut berfungsi sebagai infiltrasi politik, mengubah lembaga yang dibuat Jepang menjadi wadah perjuangan kemerdekaan yang sah.
Keputusan yang dituangkan pada 5 Agustus itu kemudian berpengaruh besar secara psikologis ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan PPKI mengesahkan kelahiran republik pada 18 Agustus.
Dengan komposisi yang melingkupi daerah-daerah di luar Jawa, rasa memiliki atas kemerdekaan dapat tumbuh di seluruh pelosok nusantara.
Peristiwa 5 Agustus sering terlewat dalam narasi menuju Proklamasi, namun hari itu menunjukkan peran Bung Karno sebagai perancang struktur kebangsaan, bukan hanya orator massa.







