5 Agustus 1945 menjadi titik penting dalam rangkaian peristiwa menuju kemerdekaan Indonesia.
Pada hari itu, Marsekal Hisaichi Terauchi menerima instruksi dari Tokyo untuk segera menunaikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
Instruksi tersebut disampaikan melalui kawat dan arahan yang dikirimkan dari Markas Besar Dalat ke Jawa Gunseikanbu di Jakarta pada tanggal yang sama.
Dalam responsnya, Terauchi bersikap pragmatis dengan menyetujui usulan pemimpin Indonesia mengenai pembubaran BPUPKI dan pembentukan badan pengganti.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) saat itu telah merampungkan tugas penyusunan undang-undang dasar.
Terauchi merestui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai / PPKI yang direncanakan beranggotakan 21 tokoh asli Indonesia tanpa kehadiran pejabat militer Jepang.
Sebagai langkah lanjut, Terauchi memerintahkan agar Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat segera dipanggil dan diberangkatkan ke Markas Besar Dalat untuk menerima maklumat resmi.
Periode tersebut berlangsung ketika kekalahan Jepang semakin nyata dan dunia memasuki ketegangan tinggi, yang dipuncaki dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945.
Dalam catatan resmi yang mengiringi keputusan itu, Terauchi menegaskan sikap Tokyo mengenai penyerahan pelaksanaan kemerdekaan kepada para pemimpin Indonesia:
“Pemerintah Agung Kekaisaran di Tokyo telah mengambil keputusan untuk menyerahkan pelaksanaan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kalian para pemimpin Indonesia dibebaskan untuk mengatur dan membentuk struktur pemerintahan sendiri. Kemerdekaan Indonesia kini bukan lagi sekadar urusan penyelidikan, melainkan tugas nyata yang harus segera kalian wujudkan.”







