Pada 4 Agustus 1945, Bung Karno bersama Moh. Hatta dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat bersiap memenuhi panggilan Marsekal Terauchi ke Dalat, Vietnam.
Pada hari yang sama, Marsekal Hisaichi Terauchi selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Iinkai.
Persetujuan resmi itu mencakup penunjukan Ir. Soekarno sebagai Ketua PPKI dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua PPKI.
Pengumuman publik mengenai PPKI dilakukan pada 7 Agustus 1945 bersamaan dengan pembubaran Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Meskipun inisiasi struktur dan daftar keanggotaan PPKI bermula di bawah pengawasan Jepang, kekalahan dan menyerahnya Jepang kepada Sekutu mengubah karakter lembaga ini menjadi sepenuhnya nasional.
Bung Karno menekankan pentingnya keterwakilan tokoh dari seluruh penjuru Nusantara agar legitimasi politik PPKI kuat dan bisa mewakili seluruh bangsa.
Upaya pemimpin nasionalis berhasil mengonsolidasikan keterwakilan wilayah sehingga PPKI tidak lagi dipandang semata sebagai tubuh bentukan pemerintahan pendudukan.
Sebelumnya, BPUPKI telah merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar; selanjutnya Bung Karno mengambil peran sentral dalam merancang PPKI agar fungsi lembaga bergeser menjadi wadah pelaksana politik nasional.
Salah satu perubahan penting adalah penghilangan keterlibatan perwira militer Jepang dalam susunan resmi PPKI, berbeda dengan komposisi BPUPKI yang masih memuat pejabat Jepang.
Keputusan itu menjamin otonomi penuh lembaga dan menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa sendiri, bukan sekadar pemberian dari pihak pendudukan.
Penyusunan komposisi yang mencakup wakil dari Sabang sampai Merauke turut memperkuat integrasi nasional dan mengurangi risiko disintegrasi di masa awal kemerdekaan.
Ketahanan organisasi PPKI terbukti setelah Jepang menyerah; struktur yang sudah terorganisir memungkinkan PPKI bergerak cepat pada 18 Agustus 1945.
Pada tanggal tersebut, PPKI mengesahkan UUD 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, serta memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia secara sah.







