Pada 4 Agustus 1945, Soekarno menitikberatkan upayanya pada perumusan keanggotaan dan struktur Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Tujuan utamanya adalah mengubah fungsi PPKI dari badan yang bersifat penyelidikan seperti BPUPKI menjadi lembaga pelaksana politik yang siap mengambil alih tata pemerintahan.
Soekarno menekankan bahwa PPKI harus benar-benar mencerminkan keseluruhan Nusantara, tidak hanya Jawa, sehingga setiap wilayah mendapat porsi keterwakilan yang proporsional.
Rancangan yang difinalkan menempatkan jumlah anggota awal sebanyak 21 orang dengan komposisi wilayah sebagai berikut: Jawa 12 tokoh; Sumatera 3 tokoh; Sulawesi 2 tokoh; Kalimantan 1 tokoh; Sunda Kecil (Nusa Tenggara) 1 tokoh; Maluku 1 tokoh; Golongan Tionghoa 1 tokoh.
Untuk menegaskan status PPKI sebagai badan nasional yang independen, Soekarno secara sepihak menambah enam anggota tanpa meminta persetujuan militer Jepang.
Enam tokoh tambahan tersebut adalah Achmad Soebardjo, Sayuti Melik, Ki Hadjar Dewantara, R.A.A. Wiranatakoesoema, Kasman Singodimedjo, dan Iwa Koesoemasoemantri.
Kehadiran tokoh-tokoh dari luar Jawa, seperti Mohammad Hatta dari Sumatera, Sam Ratulangi dari Sulawesi, dan Gusti Ketut Pudja dari Sunda Kecil, memperkuat legitimasi keputusan PPKI sebagai representasi seluruh bangsa.
Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mereduksi potensi disintegrasi dan kecemburuan antardaerah sejak awal pembentukan negara.
Secara organisasi, PPKI dipimpin oleh Soekarno dengan Moh. Hatta sebagai wakil dan Ahmad Soebardjo sebagai penasihat.
Badan ini kemudian secara resmi diresmikan pada 9 Agustus 1945 di Dalat oleh Jenderal Terauchi, panglima armada Jepang untuk Asia Tenggara.
Pada kesempatan tersebut Jenderal Terauchi menyatakan keputusan Jepang untuk memberikan kemerdekaan dan mengizinkan PPKI bekerja, sekaligus menekankan dua syarat yang disyaratkan Jepang.
Syarat yang disampaikan yaitu penyelesaian perang yang sedang dihadapi bersama Jepang dan keanggotaan negara Indonesia dalam Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya sesuai semangat Hakko-Ichiu.
Peristiwa penjatuhan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 mendorong perkembangan cepat; Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 dan situasi tersebut mempercepat upaya proklamasi kemerdekaan.
Soekarno, Hatta, dan Radjiman yang kembali dari Dalat mendapat desakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut dari pihak pendudukan.
Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang‑Undang Dasar 1945 dan memilih Presiden serta Wakil Presiden, keputusan yang dipandang mengikat secara nasional dari Sabang sampai Merauke.
Pada proses perancangan 4 Agustus itu, Soekarno bersama Mohammad Hatta juga mengkoordinasikan langkah dengan tokoh pergerakan seperti Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Wachid Hasjim serta berkomunikasi dengan pihak Gunseikanbu.
Salah satu prinsip penting yang ditegaskan adalah bahwa PPKI tidak akan memasukkan anggota resmi dari pihak Jepang, berbeda dengan susunan BPUPKI yang sempat menyertakan pejabat Jepang seperti Itibangase Yosio.
Dalam pembagian perwakilan wilayah yang dipublikasikan, nama-nama perwakilan antara lain untuk Sumatra: Teuku Mohammad Hasan, Dr. Mohammad Amir, dan Mr. Abdul Maghfar.
Untuk Sulawesi ditunjuk G.S.S.J. Ratulangi dan Andi Pangerang; sedangkan Kalimantan diwakili oleh A.A. Hamidhan.
Perwakilan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara adalah I Gusti Ketut Pudja; Maluku diwakili oleh Mr. J. Latuharhary; dan golongan Tionghoa oleh Drs. Yap Tjwan Bing.
Rancangan komposisi serta strategi politik yang dimatangkan pada 4 Agustus 1945 menjadi landasan sebelum susunan resmi 21 anggota PPKI diumumkan oleh pemerintah militer Jepang setelah kepulangan Soekarno dan Hatta dari Dalat.







