Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah memproses 38 dari 40 perusahaan di sektor baja yang diduga belum memenuhi kewajiban perpajakan.
Proses penanganan terhadap puluhan perusahaan itu masih berlangsung dan belum mencapai tahap akhir hukum.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyampaikan perkembangan tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 September 2026.
“Ada 38 udah kita proses. Belum inkrah ya,” ujar Bimo.
Bimo menjelaskan perusahaan yang tengah diperiksa bisa ditingkatkan penyidikannya apabila alat bukti dinilai kuat.
Namun, ia menambahkan bahwa proses pidana dapat dihentikan jika wajib pajak memilih menyelesaikan kewajiban melalui mekanisme ultimum remedium.
“Nanti kalau alat buktinya sudah kuat nanti masuk penyidikan. Tapi kalau mereka ultimum remedium mereka mau bayar apa namanya kerugian negara dan dendanya, ya mereka bayar, terus pidananya enggak dinaikkan,” kata Bimo.
Bimo berharap penyelesaian lewat ultimum remedium bisa diterapkan lebih luas agar perusahaan tetap bisa menjalankan usaha.
“Ya harapannya ultimum remedium ya, supaya mereka tetap bisa melanjutkan bisnisnya kan. Karena kalau pidana itu kan dendanya bisa sampai empat kali lipat,” ujarnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penindakan terhadap perusahaan baja merupakan bagian dari strategi ekstensifikasi pajak untuk memperluas basis penerimaan negara.
Purbaya sebelumnya menyebut ada 40 perusahaan baja dalam daftar pemeriksaan dan saat itu baru satu yang telah diperiksa.
“Perusahaan baja, saya punya daftar 40, baru diperiksa satu. Itu saja kami kira mungkin bocor Rp4-5 triliun,” kata Purbaya.
Menurut Kementerian Keuangan, potensi penerimaan dari satu perusahaan dapat mencapai Rp1 triliun dalam periode tiga tahun.
Pemeriksaan yang dilakukan meliputi kewajiban Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, serta kewajiban perpajakan terkait aktivitas impor.







