Jenggala.id — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa hingga Maret 2025, terdapat sebanyak 356.638 orang teridentifikasi hidup dengan HIV (ODHIV), dari estimasi total sekitar 564 ribu kasus di Indonesia.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Ina Agustina Isturini, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi data nasional yang dihimpun hingga triwulan pertama tahun ini.
Dari jumlah itu, sekitar 67 persen ODHIV atau setara 239.819 orang saat ini tercatat sedang menjalani pengobatan AntiRetroViral (ARV). Namun, hanya sekitar 55 persen di antaranya atau sekitar 132.575 orang yang berhasil mencapai status supresi virus, yakni kondisi di mana jumlah virus sangat rendah sehingga risiko penularan menjadi minimal.
“Permasalahan yang masih kita hadapi adalah pada tahap penemuan kasus. Banyak yang belum mengetahui status dirinya, bahkan ada yang hilang kontak ketika hendak ditindaklanjuti,” ujar Ina dalam konferensi pers di Jakarta.
Untuk menghentikan penyebaran AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada tahun 2030, Indonesia bersama komunitas global telah menetapkan target 95-95-95. Artinya, 95 persen ODHIV mengetahui statusnya, 95 persen dari mereka menjalani pengobatan, dan 95 persen dari yang menjalani pengobatan berhasil mencapai supresi virus.
“Masih jauh dari ideal. Tantangan utamanya bukan hanya deteksi dini, tetapi juga keberlanjutan pengobatan dan komitmen pasien dalam menjalani terapi,” tambah Ina.
Ina menjelaskan, dari data yang ada, 37 persen ODHIV berasal dari kelompok yang dikategorikan sebagai populasi kunci. Ini termasuk lelaki yang berhubungan seksual dengan sesama lelaki (LSL), wanita pekerja seks (WPS), pengguna narkotika suntik (penasun), dan transgender.
Sementara itu, 36,7 persen berasal dari populasi umum, seperti individu dengan penyakit penyerta seperti tuberkulosis, hepatitis, IMS, serta ibu hamil dan warga binaan.
Adapun 10,8 persen berasal dari populasi khusus seperti calon pengantin, dan sisanya, sekitar 15,3 persen berasal dari populasi rentan, seperti pasangan dari populasi kunci serta anak-anak yang lahir dari ibu dengan HIV/AIDS.
Untuk memperluas deteksi dan penanganan, pemerintah terus memperkuat strategi pencegahan, surveilans, penanganan kasus, serta promosi kesehatan. Kemenkes juga mengkampanyekan metode pencegahan ABCDE: Abstinence (tidak melakukan hubungan seksual sebelum siap), Be faithful (setia pada pasangan), penggunaan Condom, menjauhi penggunaan Drugs suntik, dan Education atau edukasi sebagai pilar utama.
“Jarum suntik juga menjadi salah satu jalur penularan HIV, jadi edukasi dan kesadaran publik sangat penting,” jelas Ina.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah gencar melakukan pelatihan terhadap tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Edukasi publik turut digencarkan untuk mengurangi stigma terhadap ODHIV.
“HIV bukan masalah moral, ini adalah isu kesehatan masyarakat. Siapa saja bisa terdampak, dari bayi hingga lansia, dari semua latar belakang,” tegas Ina.







