DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten mengajak kaum muda menjadikan peringatan 30 tahun Tragedi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) sebagai momen untuk memelihara ingatan kolektif dan memperkokoh komitmen terhadap demokrasi.
Ajakan itu disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Wanto Sugito, saat membuka kegiatan Sarasehan, Refleksi, dan Renungan 30 Tahun Kudatuli bertajuk “Meretas Jalan Demokrasi”.
Acara digelar di Kantor DPD PDI Perjuangan Banten pada Minggu (26/7).
Wanto mendesak generasi muda untuk tidak menyingkirkan Kudatuli sebagai catatan sejarah yang usang tetapi memahaminya sebagai bagian dari proses lahirnya ruang demokrasi saat ini.
Ia menegaskan refleksi tersebut bertujuan menjaga memori bersama, bukan untuk membuka kembali luka, agar bentuk-bentuk otoritarianisme serupa tidak terulang di masa depan.
Menurut Wanto, tantangan demokrasi yang dihadapi Generasi Z dan Milenial kini bergeser dari ancaman pembungkaman fisik ke upaya memastikan demokrasi diwujudkan melalui keadilan sosial, pelayanan publik berkualitas, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan itu, Wanto juga merujuk pada catatan resmi Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996.
Ia mengingatkan bahwa campur tangan otoritas dalam konflik internal partai pada masa lalu menjadi pelajaran penting bahwa penyelenggara negara wajib menegakkan supremasi hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Wanto mengimbau kader muda, mahasiswa, pelajar, hingga para kreator konten untuk memanfaatkan ruang digital sebagai medium penyebaran nilai-nilai perjuangan Kudatuli.
Ia menutup dengan pesan bahwa meskipun zaman dan medium perjuangan berubah, keberanian membela demokrasi harus tetap hidup; Kudatuli menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa untuk terus mengawal demokrasi.







