Pada tanggal 27 Juli 1996 sebuah aksi terencana menghentikan pendudukan di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng yang menjadi markas PDI.
Peristiwa itu kini dikenang sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) dan menjadi salah satu titik balik politik modern Indonesia.
Operasi berlangsung pada subuh hari, dimulai sekitar pukul 06.20 WIB, dengan ratusan pria berpakaian hitam berambut cepak yang datang menggunakan setidaknya 15 truk kuning.
Sekitar pukul 06.35 WIB batu dan paving block mulai dilemparkan ke arah gedung, sementara api dan kepulan asap terlihat dari atap yang rusak.
Menurut catatan Komnas HAM, peristiwa ini menimbulkan 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang.
Serangan tidak berhenti di Menteng; gelombang kekerasan meluas hingga wilayah Salemba dan Kramat, menyebabkan kebakaran puluhan bangunan dan armada bus kota terbakar.
Di tengah pengepungan, Megawati Soekarnoputri—yang akrab disapa Adis—memerintahkan agar pimpinan lapangan tetap tenang melalui sambungan telepon.
Salah satu pesan yang terekam adalah: “Pak Muslim, Bapak tetap di tempat dan jangan melakukan apa-apa.”
Peristiwa ini lahir dari konflik internal PDI dan upaya negara memfasilitasi Kongres tandingan pada 1996 untuk mengembalikan Soerjadi ke pucuk pimpinan partai.
Penolakan terhadap upaya itu sebelumnya memuncak setelah Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya pada Desember 1993, ketika Megawati secara de facto mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum DPP PDI.
Pada malam KLB di Surabaya, Megawati keluar dari kamarnya dan mengambil pengeras suara untuk menutup sidang dengan mengutip Swami Vivekananda: “Tegakkan mukamu menjadi manusia sejati untuk menegakkan kebenarannya.”
Kemunculan Megawati sebagai simbol arus bawah meruntuhkan anggapan elit Orde Baru bahwa ia adalah figur pendiam tanpa daya tarik politik.
Wartawan Rosihan Anwar menggambarkan suasana kala itu: “Tampak depan markas PDI laki-laki tegap berpakaian hitam dengan tanda gambar Banteng, dengan potongan rambut cepak, beramai-ramai melemparkan batu ke rumah yang sedang terbakar… Asap mengepul dari atap yang gentengnya sudah pecah-pecah. Tidak kelihatan mobil pemadam kebakaran.”
Dalam evaluasi pasca-reformasi, proses hukum atas peristiwa ini dinilai timpang; misalnya vonis ringan terhadap seorang buruh pelempar batu bernama Jonathan Marpaung sementara perwira militer seperti Kolonel CZI Budi Purnama dibebaskan.
Tiga dekade berlalu dan bangunan di Jalan Diponegoro itu kini telah berubah menjadi gedung megah senilai miliaran rupiah.
Namun ingatan kolektif mengenai runtuhnya gedung, jejak darah para “Kader Sandal Jepit”, serta wujud kekerasan negara tetap hidup dalam narasi publik.
Pelajaran Kudatuli menunjukkan bahwa kekerasan fisik negara meninggalkan bukti yang memicu reaksi moral publik, sebuah efek bumerang yang memperkuat posisi Megawati sebagai simbol perlawanan.
Di era 2026, bentuk ancaman terhadap demokrasi telah mengalami pergeseran; kekerasan formal digantikan oleh praktik kooptasi ruang publik, sejarah yang direduksi melalui algoritma, serta kampanye siber yang menutup ruang ingatan generasi muda.
Penguatan demokrasi hari ini, menurut para pengamat dan pendukung arus bawah, menuntut pemeliharaan ingatan kolektif agar kedaulatan politik yang diperjuangkan tidak tergadaikan pada kepentingan pasar dan kekuasaan semu.
Sampai sekarang, pidato Megawati yang menekankan bahwa partai dibangun dari “tetesan darah, keringat, dan air mata dari arus bawah” tetap dipakai sebagai pengingat untuk menjaga martabat wong cilik dan menolak lupa.







