Peringatan 30 tahun peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli dilangsungkan melalui diskusi di Kedai Tempo, Minggu (19/7/2026) mulai pukul 13.00 WIB.
Acara bertajuk “Merekam Kebenaran adalah Tugas Wartawan, Menjaga Ingatan adalah Tanggung Jawab Kita Bersama” menghadirkan sejumlah wartawan dan pegiat media.
Nama-nama pembicara yang tercatat antara lain Wahyu Dhyatmika, Willy Pramudya, Widiarsi Agustina, Sukidi, dan Ari Junaedi.
Wahyu Dhyatmika hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) sekaligus CEO Info Media Digital (Tempo Digital).
Dalam diskusi, Wahyu menegaskan bahwa bentuk represi terhadap pers masih ada pada 2026 meski wujudnya berubah dibanding era Orde Baru.
Tekanan tidak lagi terutama berbentuk pembredelan terbuka, melainkan serangan digital seperti Distributed Denial of Service (DDoS) dan doxing serta tekanan terhadap ruang redaksi.
Menurut Wahyu, Tempo hampir setiap dua hingga tiga hari mengalami serangan DDoS yang mengganggu akses publik ke situsnya.
Serangan itu disebut semakin intensif setelah media menerbitkan laporan investigasi terkait dugaan korupsi.
Wahyu juga menyampaikan bahwa pola serupa dirasakan oleh ratusan media anggota AMSI di berbagai daerah.
Ia menjelaskan tiga pola utama tekanan terhadap media saat ini: intimidasi terhadap media independen;
kompromi melalui negosiasi bisnis, termasuk permintaan penghapusan berita tertentu; dan
media yang menyelaraskan pemberitaan dengan kepentingan politik pemilik sehingga arah peliputan sudah ditentukan sejak awal.
Riset AMSI yang dipaparkan dalam diskusi menemukan bahwa serangan DDoS kerap menargetkan media yang mengangkat isu sensitif seperti korupsi polisi, judi online, dan pelanggaran HAM.
Wahyu menyorot juga sisi lain era digital: arus informasi kini lebih sulit dibendung berkat media sosial dan berbagai platform komunikasi.
Namun ia memperingatkan munculnya tantangan baru, yakni fenomena echo chamber yang membuat masyarakat cenderung hanya mempercayai informasi dari kelompoknya sendiri.
Akibatnya, pembentukan persepsi bersama dan mobilisasi publik dinilai lebih sukar dibandingkan 30 tahun lalu.
Selain diskusi ini, rangkaian peringatan 30 tahun Kudatuli dilaksanakan dalam bentuk kuliah umum dan kegiatan serupa di sejumlah tempat sebagai pengingat pentingnya kebebasan pers dan demokrasi.







