Badan Gizi Nasional membuka tiga jalur pengaduan berbasis PO Box untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa mekanisme ini dibuat agar laporan dapat diterima secara langsung, segera diverifikasi, dan ditindaklanjuti dengan cepat.
Menurut Sudaryono, pengawasan yang efektif memerlukan keterlibatan selain aparat internal sehingga masukan dari berbagai pihak menjadi penting.
Pernyataan itu disampaikan oleh Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, pada konferensi pers, Jumat, 7 Agustus 2026.
PO Box 2045 disediakan khusus untuk pengaduan internal BGN, termasuk dari pegawai BGN, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawas, akuntan, serta personel dapur MBG.
Untuk mitra dan yayasan penyelenggara dibuka PO Box 1708, yang dapat dipakai menyampaikan persoalan pelaksanaan, termasuk perselisihan dengan kepala dapur atau masalah operasional lainnya.
PO Box 45000 dipersiapkan sebagai saluran untuk masyarakat umum melaporkan temuan di lapangan berkaitan dengan Program MBG.
Semua laporan yang masuk akan berada di bawah pengawasan langsung Kepala BGN dan akan melalui proses verifikasi serta investigasi sebelum ditentukan langkah penyelesaiannya.
Jika ditemukan konflik antar-pihak dalam penyelenggaraan program, Badan Gizi Nasional akan menempuh langkah mediasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar program tetap berjalan optimal.
Sudaryono menegaskan bahwa pengelolaan ketiga PO Box ini berada di bawah tanggung jawabnya secara langsung dan hasil laporan akan dipakai sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan MBG.







