3 Agustus 1945 menempatkan Jakarta pada masa transisi politik ketika kendali militer Jepang di kota itu mulai melemah di tengah berakhirnya Perang Dunia II.
Pada hari tersebut, tokoh-tokoh pergerakan nasional meningkatkan aktivitas untuk mematangkan langkah menuju kemerdekaan.
BPUPKI telah menyelesaikan tugas utamanya dalam merumuskan UUD dan Pembukaan pada pertengahan Juli 1945.
Setelah tahap perumusan itu, perhatian bergeser ke pembentukan lembaga transisi yang akan mengambil alih kedaulatan.
Ir. Soekarno tampil sebagai poros utama proses konsolidasi politik di Jakarta pasca-BPUPKI pada awal Agustus 1945.
Soekarno bersama Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat melakukan koordinasi intensif untuk memastikan transisi kekuasaan berjalan sesuai rencana tokoh-tokoh nasional.
Pertemuan-pertemuan pada 3 Agustus berlangsung tertutup, termasuk dialog dengan pejabat militer Jepang seperti Jenderal Nishimura, sehingga tidak ada pidato terbuka yang terdokumentasi untuk tanggal itu.
Dalam otobiografinya, Bung Karno menegaskan sikapnya mengenai kelanjutan perjuangan politik pada masa transisi tersebut dalam Bun Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia:
“Badan Penyelidik (BPUPKI) telah menyelesaikan tugasnya. Sekarang saatnya kita melangkah ke tahap persiapan yang nyata. Tak peduli apakah kemerdekaan itu dikatakan hadiah Jepang atau hasil perjuangan kita sendiri, yang terpenting adalah Indonesia harus merdeka sekarang!”
Salah satu fokus utama Soekarno dan rekan-rekannya adalah menjaga keutuhan naskah Rancangan UUD dan Pembukaan agar tidak diubah oleh pihak pendudukan.
Hasil upaya diplomasi dan konsolidasi ini berhasil memperoleh komitmen dari pihak Jepang agar perwira Jepang tidak menjadi anggota resmi dalam badan pengganti.
Beberapa hari setelah rangkaian pertemuan di Jakarta, Soekarno, Hatta, dan Radjiman berangkat ke Dalat, Vietnam, untuk urusan yang melibatkan Marsekal Hisaichi Terauchi.
Langkah-langkah konsolidasi awal Agustus itu menjadi jembatan antara akhir tugas BPUPKI dan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945.
Proses ini mempertemukan wakil berbagai daerah dan golongan dalam persiapan kelembagaan berdaulat yang akhirnya mengarah pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.







