Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sarifah Ainun Jariyah, meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan dua warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban penyanderaan di Myanmar.
Ia mendesak pemanfaatan seluruh jalur diplomasi dan koordinasi agar kedua WNI tersebut bisa segera dibebaskan dalam kondisi selamat.
Pernyataan Sarifah itu dikemukakan dan dikutip pada Kamis, 23/7/2026.
Kedua korban dilaporkan berinisial AE dan S dan dikabarkan ditahan dengan tuntutan tebusan sebesar Rp200 juta.
Pihak Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon menangani dugaan kasus penyanderaan ini.
Kemlu menyampaikan bahwa laporan awal mengenai dugaan penyanderaan diterima pada 15 Juli 2026 dan langsung ditindaklanjuti oleh KBRI Yangon.
Setelah berkoordinasi dengan keluarga korban dan mengumpulkan informasi dari sumber di lapangan, KBRI berhasil memperoleh indikasi lokasi keberadaan AE dan S.
Upaya pembebasan masih berlangsung dan pemerintah terus melakukan berbagai langkah, termasuk menjalin komunikasi dengan pihak terkait di Myanmar.
Sarifah menekankan bahwa perlindungan WNI di luar negeri merupakan tanggung jawab negara yang harus dijalankan secara optimal.
Ia juga meminta agar keluarga korban diberikan informasi yang akurat dan terus diperbarui mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.
Selain menyerukan tindakan diplomatik, Sarifah mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri, terutama ke daerah dengan risiko keamanan tinggi.
Menurutnya, edukasi mengenai tata cara penempatan tenaga kerja yang legal dan sesuai ketentuan perlu diperkuat untuk mencegah warga menjadi korban kejahatan lintas negara.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya penguatan mekanisme perlindungan bagi WNI di wilayah rawan konflik, serta pentingnya kerja sama antarnegara untuk menyelesaikan insiden semacam ini.







