GORONTALO, JENGGALA.id – Koordinator Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gorontalo bersama Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka membahas evaluasi dan penutupan sementara (suspend) puluhan SPPG, Senin (6/4/2026).
Dalam RDP tersebut terungkap jumlah SPPG atau dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dihentikan sementara di Provinsi Gorontalo kembali bertambah.
Koordinator Regional SPPG Gorontalo, Zulkifly Taluhumala, mengatakan bahwa berdasarkan laporan terbaru dari lapangan, terdapat penambahan SPPG yang akan ditutup sementara. Data tersebut merupakan akumulasi dari laporan yang diterima pihaknya selama proses evaluasi berlangsung.
“Data yang masuk ada 9 SPPG yang akan ditutup kembali sesuai dengan data yang rekan-rekan di lapangan sampaikan kepada kami,” ujarnya.
Zulkifly menjelaskan, dengan adanya tambahan tersebut, jumlah SPPG yang dhentikan sementara kini mencapai 27 unit. Rinciannya, dua SPPG ditutup saat Ramadan, kemudian 16 SPPG pada awal April, dan kini bertambah sembilan SPPG lagi.
“Secara keseluruhan jumlah SPPG aktif di Gorontalo tercatat sebanyak 86 unit. Penutupan ini merupakan hasil evaluasi terhadap standar operasional yang harus dipenuhi oleh setiap SPPG,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Zulfikly, dalam laporan yang dibahas, ditemukan masih ada SPPG yang belum memenuhi persyaratan penting, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).
Ia menyebut, surat penutupan 9 SPPG itu akan diserahkan hari ini ke masing-masing SPPG. Kemudian SPPG yang sebelumnya ditutup kini sudah mulai melakukan perbaikan.
“Dari total 18 yang sebelumnya sudah di tutup sementara rata-rata sudah melakukan perbaikan,” kata Zulkfly.
Ia menambahkan, proses reaktivasi tinggal menunggu kelengkapan administrasi dari pihak pengelola.
“Rata-rata sudah memperbaiki, tinggal membuat surat untuk pernyataan bahwa ini sudah siap operasional kembali,” lanjutnya.
Selain persoalan teknis, sebut Zulkifly, dalam RDP tersebut juga terungkap adanya temuan terkait praktik kenaikan harga oleh pemasok bahan. Kondisi tersebut terjadi di beberapa wilayah dan menjadi perhatian dalam pengawasan program.
Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan SPPG mengingat program ini merupakan bagian dari program nasional.
“Ada yang memang supliernya di beberapa wilayah itu memang sengaja menaikan harga, tidak sesuai dengan harga di pasaran,” ungkapnya.
“Harapan kami lebih memperbaiki kualitas lagi, kita tau bersama bahwa ini program nasional jadi kita harus menjaga program ini, tujuannya sangat mulia untuk mengurangi tingkat stanting di Indonesia,” harap Zulkifly.
(*/Putri)







