Peringatan 20 tahun peristiwa tsunami 17 Juli 2006 dijadikan momentum perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menyampaikan hal tersebut dalam webinar yang digelar bersama BMKG, UNESCO, dan BNPB pada Kamis (16/7/2026).
Ia mengingatkan bahwa gempa bermagnitudo 7,7 yang memicu gelombang tsunami dua dekade lalu menelan lebih dari 600 orang sebagai pelajaran berat bagi daerah pesisir.
Menurut Citra, pengalaman itu mengungkap rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ancaman di zona pesisir pada masa itu.
Akibatnya, pemerintah daerah menempatkan mitigasi bencana sebagai bagian tak terpisahkan dari perencanaan dan kebijakan pembangunan sejak kejadian tersebut.
Selama dua puluh tahun terakhir, Pemkab Pangandaran menerapkan tiga strategi utama untuk mengurangi kerentanan wilayah pesisir.
Pertama, penataan ruang berbasis risiko diperkuat bersamaan dengan pembangunan infrastruktur pelindung pesisir, serta pemberlakuan regulasi zonasi permukiman pantai yang lebih ketat.
Kedua, akses evakuasi ditingkatkan melalui pemasangan ratusan rambu jalur evakuasi di sepanjang pantai dan penetapan titik-titik evakuasi sementara yang mudah dijangkau oleh warga.
Citra menegaskan upaya tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat segera berpindah ke tempat yang lebih tinggi dengan aman ketika ancaman tsunami terdeteksi.
Ketiga, penguatan kapasitas komunitas dipercepat melalui perluasan program Desa Tangguh Bencana (Destana), Kampung Siaga Bencana (KSB), dan Program Tsunami Ready Community yang difasilitasi BMKG.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, BMKG, pemerintah pusat, akademisi, dan masyarakat menjadi penopang utama agar budaya kesiapsiagaan tetap berkelanjutan.
Dengan sinergi lintas pemangku kepentingan itu, Pangandaran optimistis mampu mengubah duka masa lalu menjadi kekuatan untuk membangun kawasan pesisir yang lebih tangguh, aman, dan siap menghadapi ancaman di masa mendatang.







