Evaluasi menyeluruh terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah berjalan selama 17 tahun dinilai mendesak oleh Andreas Eddy Susetyo, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.
Pernyataan itu disampaikan saat ia berdialog dengan pelaku UMKM dan penggerak pariwisata di Gelora Garden, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, pada Kamis (6/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Andreas menyoroti bahwa alokasi anggaran besar untuk KUR belum berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas usaha mikro.
Ia menegaskan bahwa meski subsidi permodalan lewat KUR sudah berjalan 17 tahun, banyak pelaku usaha tetap berada pada level mikro dan ultra mikro.
Selain soal besaran anggaran, Andreas mendorong agar program pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran modal semata.
Menurutnya, pendampingan usaha yang intensif diperlukan supaya UMKM mampu naik kelas dan berdaya saing lebih tinggi.
Ia juga meminta pemerintah meninjau ulang skema pembayaran dan suku bunga agar lebih sesuai dengan kemampuan pelaku usaha mikro.
Validitas data UMKM nasional menjadi perhatian lain yang diangkat Andreas dalam dialog tersebut.
Ia menilai rasio antara jumlah penduduk dan jumlah UMKM masih meragukan sehingga perlu ada validasi data yang lebih ketat.
Dalam rangka memperkuat ekosistem, Andreas mengusulkan pengembangan sistem tertutup atau closed-loop system yang menghubungkan rantai pasok antardaerah dengan memanfaatkan potensi pangan lokal.
Konsep itu menurutnya bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah sekaligus memperkuat daya saing produk lokal.
Andreas menyebut peran integrator sebagai kunci sukses implementasi ekosistem tersebut dan memberi pujian pada Gelora Garden yang dinilai telah berfungsi sebagai UMKM Hub.
Ia mengapresiasi dukungan pemerintah desa terhadap peran Gelora Garden dalam menghubungkan pelaku usaha lokal.
Selain itu, Andreas mendesak pemerintah daerah dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk aktif mendampingi pelaku UMKM dalam proses pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Tujuannya agar produk lokal memperoleh perlindungan hukum dan modal daya saing yang lebih kuat, dengan pendampingan dari awal hingga tuntas, kata Andreas.







