Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan melakukan inspeksi mendadak ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Dr. Soetomo, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan pada Jumat (31/7).
Sidak itu dipicu dugaan keracunan yang menimpa 14 siswa SMAN 1 Pandaan setelah menyantap hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (22/7/2026).
Dalam pemeriksaan lapangan, tim dewan menemukan kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai tidak memenuhi standar.
Selain masalah IPAL, ditemukan pula bahwa beberapa staf dapur tidak memiliki sertifikasi koki yang seharusnya menjadi prasyarat operasional.
Pengelola juga didapati mengalami lonjakan beban produksi yang melebihi kapasitas normal operasional dapur.
Saat sidak, terungkap bahwa SPPG Pandaan memasok hingga 3.800 porsi per hari.
Jumlah tersebut meningkat karena dapur SPPG Pandaan mengambil alih tambahan 1.700 porsi dari alokasi dapur SPPG Desa Durensewu yang belum beroperasi akibat kendala anggaran.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, menegaskan agar pengelola dan pegawai dapur memprioritaskan keamanan pangan dan sanitasi di atas pencapaian kuota harian.
Andri, politisi PDI Perjuangan asal Pandaan, juga menyatakan legislatif akan terus mengawal proses penyelidikan bersama pihak berwenang.
Pihak dewan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk menelaah hasil uji laboratorium sebagai upaya menemukan penyebab pasti insiden.
Sekretaris Komisi IV, Najib Setiawan, mengingatkan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang bersumber dari APBN sehingga pengelolaannya wajib memenuhi standar kelayakan.
Kepala Dapur SPPG Sumbergedang, Nur Kholis, mengakui adanya pengalihan kuota dan menyatakan kesediaan melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk perbaikan proses pengolahan makanan dan sistem IPAL.
Nur Kholis juga mengatakan pihak dapur telah menyalurkan bantuan dan tali asih kepada 14 pelajar yang terdampak.
Untuk mengantisipasi risiko lanjutan, operasional dapur SPPG Pandaan dihentikan sementara sampai terbit petunjuk teknis resmi dari BGN pusat.







