Pada 12 Agustus 1945 Bung Karno meninggalkan Dalat dalam suasana batin yang penuh beban dan kepastian baru mengenai proses kemerdekaan Indonesia.
Pencatatan pengalaman itu termuat dalam otobiografinya, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.
Dalam catatan tersebut, Soekarno menegaskan bahwa pengesahan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) oleh pihak Jepang memberi legitimasi formal, namun bukan jaminan kemerdekaan yang sejati.
Menurutnya, hak merdeka sesungguhnya ditentukan oleh keberanian rakyat Indonesia untuk berdiri sendiri, bukan semata keputusan administrasi yang datang dari penguasa pendudukan.
Rombongan yang kembali ke Tanah Air pada 12 Agustus terdiri dari tiga tokoh bangsa: Bung Karno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat.
Perundingan mereka di Dalat dan Saigon menjadi misi diplomasi terakhir yang menentukan arah transisi kekuasaan sebelum proklamasi kemerdekaan.
Marsekal Hisaichi Terauchi secara resmi mengakui pelantikan Bung Karno dan Mohammad Hatta sebagai pimpinan PPKI per tanggal 12 Agustus 1945.
Pengesahan itu sekaligus menandai berakhirnya peran perwalian Jepang di wilayah Selatan dan menyerahkan tanggung jawab persiapan kemerdekaan kepada pemimpin bangsa Indonesia.
Legitimasi formal tersebut memberi peluang politik yang luas bagi Bung Karno untuk mengonsolidasikan kekuatan politik dan regional tanpa langsung menghadapi tindakan militer Jepang.
Salah satu dampak praktisnya adalah membuka akses untuk memanggil perwakilan dari Sumatra, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil ke Jakarta.
Kemudahan pergerakan ini menjadi penting karena sebelumnya pengawasan dan blokade oleh pasukan Jepang membatasi mobilitas para tokoh daerah.
Namun pengakuan resmi juga memicu ketegangan di dalam negeri, khususnya antara Golongan Tua dan Golongan Muda di Jakarta.
Sjahrir dan kelompok pemuda memandang penerimaan restu PPKI dari Jepang sebagai langkah yang berisiko mengurangi legitimasi kemerdekaan di mata Sekutu.
Ketegangan itu menempatkan Bung Karno pada posisi dilematis antara melanjutkan jalur diplomasi yang telah dibuka di Dalat atau memenuhi tuntutan proklamasi segera yang didesak kaum muda.
Situasi global yang tidak menentu pasca-penjatuhan bom atom di Jepang semakin menambah kompleksitas keputusan yang harus diambil setelah 12 Agustus 1945.
Perjalanan pulang Bung Karno setelah tanggal itu bukan sekadar kepulangan fisik, melainkan awal ujian berat untuk memilih strategi politik kaum nasionalis menjelang kemerdekaan.







