Peristiwa di Dalat, Vietnam pada 11 Agustus 1945 menandai momen krusial dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
Pada hari itu Ir. Soekarno bersama Mohammad Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat mengadakan pertemuan intensif dengan Marsekal Hisaichi Terauchi.
Suasana di markas Jepang terasa tegang dan berbeda dari sambutan formal sehari sebelumnya.
Para perwira Jepang menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan keputusasaan yang membuat Soekarno yakin bahwa posisi Jepang di Asia Tenggara sudah runtuh.
Dari pengamatan tersebut Soekarno menyimpulkan bahwa kemerdekaan tidak bisa lagi bergantung pada janji Tokyo, melainkan harus diperjuangkan dan ditancapkan sendiri oleh bangsa Indonesia.
Pada pertemuan itu Jenderal Terauchi menyatakan rencana pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1945.
Namun rencana tersebut dipercepat setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sehingga peluang kemerdekaan muncul lebih awal.
Terauchi juga menyampaikan bahwa Jepang bersedia memberi kemerdekaan bagi wilayah bekas Hindia Belanda, meskipun Malaya dan bekas daerah jajahan Inggris di Kalimantan tidak termasuk.
Ir. Soekarno berhasil memperoleh komitmen penting bahwa kemerdekaan yang akan dibentuk mencakup seluruh bekas Hindia Belanda, dari Sabang sampai Merauke.
Jaminan tersebut menjadi penopang untuk mencegah potensi pemecahan wilayah atau aneksasi wilayah oleh pihak asing pasca-kekalahan Jepang.
Setelah menyelesaikan rangkaian pembicaraan di Dalat, Soekarno, Hatta, dan Radjiman pulang ke tanah air pada 14 Agustus 1945.
Pada 19 Agustus 1945 PPKI menetapkan pembagian administratif awal Republik Indonesia menjadi delapan provinsi.
Sumatera dipimpin oleh Gubernur Teuku Mohammad Hasan dan meliputi seluruh Pulau Sumatera.
Jawa Barat dipimpin oleh Gubernur Sutardjo Kartohadikusumo, mencakup wilayah barat Pulau Jawa termasuk Banten dan Jakarta.
Jawa Tengah dipimpin oleh Gubernur R. Panji Suroso, dengan perluasan setelah Yogyakarta bergabung kemudian.
Jawa Timur dipimpin oleh Gubernur R. Suryo, meliputi wilayah timur Pulau Jawa dan Madura.
Sunda Kecil dipimpin oleh Gubernur I Gusti Ketut Pudja, mencakup Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.
Borneo (Kalimantan) dipimpin oleh Gubernur Pangeran Mohammad Noor dan meliputi seluruh Pulau Kalimantan.
Sulawesi dipimpin oleh Gubernur Sam Ratulangi dan mencakup Pulau Sulawesi beserta wilayah sekitarnya.
Maluku dipimpin oleh Gubernur J. Latuharhary, yang wilayahnya mencakup Maluku dan Irian.
Peralihan dari BPUPKI ke PPKI juga merupakan hasil dari proses negosiasi dan persiapan yang berlangsung pada masa itu.
Sementara itu beberapa tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Mohammad Yamin mengemukakan pandangan luas soal cakupan nusantara, termasuk wilayah seperti Malaya, Borneo Utara, dan Papua berdasarkan konsep sejarah kepulauan.
Secara keseluruhan, peristiwa 11 Agustus 1945 di Dalat menjadi titik balik psikologis yang menggeser langkah diplomasi menuju upaya penentuan nasib sendiri secara tegas.







