Pemerintah menyiapkan 10 program strategis untuk mendorong transformasi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Qodari, pelaksanaan kebijakan pemerintahan sejak awal masa kerja kabinet berpedoman pada empat prinsip utama.
Keempat prinsip itu meliputi kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan kepentingan nasional, penanganan cepat atas kesulitan rakyat, dan orientasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Qodari menegaskan bahwa program-program pemerintah dirancang agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga di berbagai daerah.
Sebagai ilustrasi, ia menyebutkan penerima manfaat dari beragam wilayah seperti petani di Ngawi, penerima BSPS di Manado, serta penerima FLPP di Samarinda.
Contoh lain yang dipaparkan mencakup masyarakat dari Kupang, Bogor, dan Merauke yang juga menjadi target program.
Dalam program pendidikan, Qodari menyinggung Program Sekolah Rakyat yang membantu anak-anak berisiko putus sekolah, termasuk seorang anak yang nyaris berhenti sekolah karena harus berjualan ikan.
Ada pula kasus seorang anak yatim yang menerima program bersama ibunya, yang merupakan penyandang disabilitas.
Qodari menekankan bahwa intervensi tersebut bukan sekadar program administratif, melainkan bantuan nyata kepada warga penerima manfaat.
Salah satu langkah besar dalam agenda transformasi adalah perbaikan fasilitas kesehatan primer.
Pemerintah berkomitmen memperbaiki 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia dengan anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar per puskesmas.
Selain itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan dan revitalisasi fasilitas laboratorium kesehatan masyarakat sebanyak 514 unit.
Upaya penguatan layanan kesehatan juga mencakup pembangunan atau revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah (RSUD).
Sampai saat ini, tercatat 66 RSUD telah dibangun dan 20 di antaranya sudah beroperasi.
Target renovasi infrastruktur pendidikan juga dimasukkan ke dalam paket kebijakan.
Rencana renovasi mencakup 16.000 sekolah, dengan rencana pelaksanaan 17.000 sekolah tahun ini; seluruh sekolah ditargetkan rampung paling lambat tahun 2029, diupayakan selesai pada 2028.
Di sektor komoditas, pemerintah akan membentuk bursa mineral dan komoditas strategis untuk mengurangi ketergantungan pada penentuan harga oleh pihak luar.
Optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu fokus untuk memperkuat pembiayaan dan efisiensi ekonomi nasional.
Sektor energi mendapat target ambisius berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt.
Pemerintah juga merencanakan pembentukan Indonesia Financial Center yang berlokasi di Jakarta dan Bali.
Kawasan itu dirancang meliputi Dewan Pertimbangan, Lembaga Pengelola, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan, pengadilan, dan lembaga arbitrase.
Sebagai mekanisme pembiayaan proyek strategis jangka panjang, dibentuk pula Danantara Indonesia Development Management Fund untuk proyek yang belum layak dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek.
Untuk akselerasi transisi energi pada sektor transportasi, pemerintah menyiapkan insentif bagi satu juta sepeda motor listrik.
Terakhir, kebijakan dana keluarga negara disiapkan untuk mendukung talenta-talenta istimewa Indonesia agar dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan nasional.







