Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengubah pola organisasi Kantor Pertanahan menjadi berbasis wilayah mulai 17 Agustus 2026.
Peralihan ini merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang bertujuan mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan penanganan masalah pertanahan secara terpadu di daerah.
Dalam model baru, pembagian kerja tidak lagi mengikuti tema-seksi, melainkan berbasis wilayah kecamatan sehingga setiap Kepala Seksi memegang tanggung jawab penuh atas administrasi dan kondisi pertanahan di wilayahnya.
Perubahan struktur tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat acara Launching Transformasi Layanan dan Organisasi di Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/08/2026).
Menurut Menteri Nusron, langkah ini dirancang untuk mempercepat proses seperti pengukuran, penetapan hak, dan peralihan hak serta memudahkan deteksi dini terhadap berbagai permasalahan pertanahan.
Dengan penugasan yang lebih terfokus pada karakter wilayah, Kantah diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih responsif dan terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Penerapan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) berbasis wilayah akan dimulai di 10 Kantah secara tahap awal.
Daerah pelaksanaan awal mencakup Kantah Kota Medan, Kota Denpasar, Kabupaten Sidoarjo, Kota Tangerang, Kota Balikpapan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Gresik, Kabupaten Demak, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Bandung.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa transformasi ini didukung oleh dasar hukum yang jelas.
Salah satu payung hukum adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2026 tentang Tipologi Kantor Pertanahan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 561.
Selain itu, terbit pula Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 563.
Kedua peraturan tersebut menjadi dasar penataan kelembagaan dan pelaksanaan organisasi berbasis wilayah, termasuk alur tugas, fungsi, kewenangan, dan proses pelayanan di Kantah.
Dalu Agung Darmawan menambahkan bahwa model wilayah diharapkan mendorong Kantah bekerja lebih dekat dengan kondisi lokal sehingga pelayanan pertanahan menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan adaptif terhadap persoalan di masing-masing daerah.







