Jokowi lalu menegaskan bahwa dirinya bukan “Pak Lurah”, melainkan presiden Republik Indonesia. Dia menegaskan pula bahwa dia bukanlah ketua umum suatu partai politik.
“Ternyata ‘Pak Lurah’ itu kode; tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol,” tegasnya.
Jokowi pun menekankan penentuan capres dan cawapres bukan merupakan kewenangan darinya.
“Jadi, saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang ‘Pak Lurah’, bukan wewenang ‘Pak Lurah’, sekali lagi. Walaupun saya paham sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” katanya.
