TNI Dalami Kasus Suap Mantan Kabasarnas

Jenggala.id - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI tengah mengusut lebih dalam mengenai aliran dana komando dalam dugaan kasus suap proyek di Basarnas selama periode tahun 2021-2023. Kasus ini terjadi saat kepemimpinan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi. Istilah "dana komando" terbongkar setelah dua anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas pada tahun 2023. Selain itu, ada tiga pihak swasta yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian suap tersebut. Baca juga : Beda Pendapat Petinggi KPK Soal Kasus Kabasarnas "Jadi terkait dengan aliran dana komando ini memang sedang kita dalami," ungkap Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, Marsekal Muda Agung Handoko, dalam konferensi pers di Markas Besar TNI, Jakarta Timur, pada hari Senin (31/7) malam. Meskipun begitu, Agung menyatakan bahwa informasi mengenai aliran dana komando telah dimasukkan dalam pokok materi, sehingga pihaknya tidak dapat mengungkapkannya jika sudah mendapatkan informasi tersebut. "Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa hal itu sudah termasuk dalam pokok materi, sehingga kami tidak dapat mengungkapkannya di sini, bahkan jika informasi tersebut telah ada. Namun, saat ini kami terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini," kata Agung. Baca juga : Sejumlah Fakta Kasus Dugaan Korupsi Yana Mulyana Dalam kasus suap di Basarnas, dua anggota TNI yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kabasarnas RI periode 2021-2023 Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Agung menjelaskan bahwa berdasarkan perintah dari Henri, sejak pertengahan tahun 2021, Afri bertugas untuk menerima laporan penyerapan anggaran setiap awal bulan yang memuat data terkait pemenang, judul, nilai, serta progres pekerjaan dari berbagai vendor yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, Afri juga bertugas untuk menghubungi pihak swasta yang telah menyelesaikan pekerjaan dan telah menerima pencairan anggaran secara penuh. Tugas ini bertujuan untuk memberikan dana komando kepada pihak-pihak tersebut. Baca juga : Panglima TNI Ingatkan Para Prajurit untuk Setia pada Bangsa Afri juga bertugas untuk menerima uang dana komando dari pihak swasta, serta mengelola pengeluaran dana komando yang terkait dengan operasional Kabasarnas. Selain itu, tugas terakhirnya adalah melaporkan dana komando tersebut kepada Kepala Basarnas, Marsdya Henri Alfiandi.

TNI Dalami Kasus Suap Mantan Kabasarnas

3.028 Jemaah Haji Debarkasi Surabaya Telah Tiba di Tanah Air

PSI Desak Pemprov Matangkan Wacana Transportasi Umum Wajib bagi Pegawai Swasta

BeritaLainnya

3.028 Jemaah Haji Debarkasi Surabaya Telah Tiba di Tanah Air

PSI Desak Pemprov Matangkan Wacana Transportasi Umum Wajib bagi Pegawai Swasta

Kemlu RI Kecam Serangan Israel ke Iran, Serukan Penyelesaian Damai

2.760 Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Indonesia, Tandai Awal Kepulangan dari Tanah Suci

Tips for an effective ssbbw dating journey

Minta OPD Tak Alergi Wartawan, Bupati Toraja Utara karena Media Pilar Keempat Demokrasi

Warga Ucapkan Terima Kasih ke Bupati Luwu Utara, Bantu Rehab Rumah Warga

Sudah 10 Tahun Tiang Listrik di Dusun Pompaniki Pakai Bambu

Perbedaan Pro Bono dan Legal Aid dalam Hukum

Berita Terkini

Recommended

Livy Renata Meniti Karier Baru di Jepang

Polda Jabar Olah Ulang TKP Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang

Edi Danggur: Punya Keberanian Nyali Besar Berantas Mafia Hukum di Indonesia

Prestasi dan kesuksesan tidak pernah diberikan namun diperoleh dengan kerja keras, apa kata Putu Diah pemenang penghargaan TOYIB 2024

TNI Dalami Kasus Suap Mantan Kabasarnas

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended