Tarif QRIS Jangan Dibebankan pada Konsumen

Jenggala.id - Kode Respons Cepat Standar Indonesia, yang dikenal sebagai QRIS, adalah salah satu aplikasi pembayaran yang tengah booming di masa kini. QRIS sangat menonjol karena mampu menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran yang menggunakan Kode QR, sehingga masyarakat tidak perlu mengunduh beragam aplikasi pembayaran. Keunggulan QRIS juga meliputi kemampuannya sebagai layanan pembayaran di seluruh tempat yang memiliki logo QRIS. Baca juga : Tarif Tol Cisumdawu Dinilai Mahal Berikut Curhat Warganet Lebih menarik lagi, kepraktisan QRIS memungkinkan masyarakat hanya perlu memindai dan klik untuk melakukan pembayaran. Kelebihan lainnya adalah para pedagang tidak perlu memajang beragam aplikasi pembayaran QR. Selain praktis dan efisien, aplikasi QRIS juga memberikan manfaat dalam bertransaksi. Menurut informasi dari bi.go.id, batas nominal transaksi QRIS ditetapkan maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per transaksi. Baca juga : Mengenal Hak Asasi Hewan Lebih dalam Konsumen tidak akan dikenakan biaya tambahan saat melakukan pembayaran melalui QRIS. Namun, saat ini QRIS yang awalnya gratis, diberlakukan biaya dalam transaksi tersebut. Setiap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) akan dikenakan biaya sebesar 0,3 persen. Kebijakan ini berlaku mulai bulan Juli 2023. Baca juga : Taspen Umumkan Pembayaran THR Bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun Hal ini mengejutkan, mengingat sebelumnya pelaku usaha tidak dikenai biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS alias gratis. Dalam konteks aturan ini, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, mengimbau pengguna layanan untuk tidak membebankan biaya tersebut kepada masyarakat pengguna QRIS. Hal ini berdasarkan pasal 52 ayat 1 PBI 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), yang melarang Penyedia Barang dan/atau Jasa membebankan biaya tambahan (surcharge) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang dikenakan oleh Penyedia Jasa Pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa. Baca juga : Kiat Menghindari Penipuan Belanja Online di Marketplace Oleh karena itu, pedagang dilarang membebankan biaya MDR atau biaya tambahan (surcharge) kepada pengguna QRIS dalam pembayaran. Apabila menemui pedagang yang melakukan pungutan biaya tambahan tersebut, pengguna dapat melaporkannya kepada penyedia jasa pembayaran. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mendapatkan bagian pendapatan dari MDR QRIS. Namun, dalam kebijakan ini, terdapat kategori merchant khusus yang tidak dikenakan MDR. Merchant ini terkait dengan transaksi Government to People, seperti bantuan sosial dan transaksi People to Government, seperti pembayaran pajak, paspor, dan donasi sosial (Nirlaba), termasuk tempat ibadah.

Tarif QRIS Jangan Dibebankan pada Konsumen

Strategi Memanfaatkan Freelancer untuk Mengembangkan Bisnismu

Tokocrypto Sambut Positif Peran OJK dalam Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto

BeritaLainnya

Strategi Memanfaatkan Freelancer untuk Mengembangkan Bisnismu

Tokocrypto Sambut Positif Peran OJK dalam Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto

Lurah Karangmekar Tandatangani Dokumen Hasil Musrenbang 2025 Tingkat Kelurahan

Sahabatlegal: Pendaftaran Merek Terpercaya dengan Biaya Terjangkau

Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, CLAV Digital Mengkampanyekan Gaya Hidup YONO

CES 2025 Menjadi Saksi Kekuatan Inovasi AI Hisense

Indonesia Resmi Bergabung dengan BRICS: Peluang dan Tantangan Bagi Dunia Usaha

Srikania Audrey Schramm Siap Luncurkan Sri Gemstone Jewelry: Perhiasan Eksklusif dari Batu Permata Asli

Kemunculan Threads Pesaing Twitter dan Cara Unduhnya

Recommended

Band Sum 41 yang Tak Lekang oleh Waktu

Waspada Gelombang Tinggi! BMKG Minta Masyarakat Lakukan Aktivitas di Pesisir Pantai

Kapolres Bogor: Proses Hukum Bayi Tertukar Tetap Kita Lanjutkan

Negara Peru yang Penuh dengan Budaya dan Tradisi

Tarif QRIS Jangan Dibebankan pada Konsumen

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended