Tak Terima Supir dan Kernet Ditahan Dinas LHK Jawa Tengah, Pemilik Kayu Lapor Ke Komnas HAM

JENGGALA.ID, PANGANDARAN - Diduga langgar HAM berat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah di laporkan ke KOMNAS HAM. Dilaporkannya Dinas LHK tersebut, berawal di angkutnya Kayu jati asal Cikalong Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran menuju Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 13 November 2023 malam hari. Dimana keesokan harinya saat tiba di lokasi pembeli kayu di daerah Jepara Jawa Tengah. Secara tiba-tiba supir dan truk di amankan oleh Dinas LHK Jawa Tengah tanpa alasan yang jelas. "Anehnya, dari Selasa, 14 november 2023, pihak DLHK tidak ada pemberitahuan kepada keluarga supir dan kernet truk terkait adanya penahan tersebut," kata M Ijudin Rahmat, selaku kuasa hukum pemilik kayu dan tanah di Desa Cikalong melalui pesan singkat. Senin, 20 November 2023. "Sampai Senin, 20 november 2023 tidak ada kejelasan terkait peristiwa apa yang menyebabkan para supir truk di tahan dan di amankan oleh DLHK Jawa Tengah tersebut," sambungnya. Ia menambahkan yang menjadi keanehan adalah berhari-hari supir truk dan kernet di amankan di Kantor DLHK Jawa Tengah. "Ini pelanggaran HAM berat, karena yang di amankan bukan hanya barang, tapi orang dan pengiriman kayu hasil hutan," ujarnya. "Kepemilikam kayu dibekali dengan dokumen-dokumen sesuai peraturan undang-undang di mana ada Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU)," tuturnya. Selain SKAU, ada juga surat dan nota angkutan yang dikeluarkan oleh Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. "Tanah tempat kami menebang kayu tersebut ada SPPT nya, kok di tuduh bawa kayu ilegal dan di tahan tanpa prosedur yang jelas," tegasnya. "Ini sudah perbuatan melawan hukum dan dugaan pelanggaran HAM berat, karena menahan beberapa orang tanpa prosedur, yang jelas kami sudah membuat laporan resmi ke Komnas Ham agar di usut tuntas," tuturnya. Menurut Ijudin, terkait perbuatan ini, jika seseorang dipaksa untuk di tahan tanpa prosedur bisa di kategorikan sebagai dugaan perbuatan penculikan. "Kalau Komnas HAM tidak segera menangani, akan ada lagi korban-korban dari masyarakat lainnya," ujar Ijudin. "Oleh karenanya, kami berharap Komnas HAM segera turun kelapangan, agar siapa saja yang terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM ini dapat di proses secara hukum," ungkapnya. Sementara itu Ketua DPC MGP Pangandaran, Sugiyanto menjelaskan pihaknya akan koordinasi dengan kepolisian terkait aksi unjuk rasa di DLHK. Menurut Sugiyanto, masalah ini tidak bisa di anggap masalah kecil dan jangan sampai seragam dan kewenangan DLHK di gunakan untuk menakut-nakuti masyarakat. "Padahal dugaan kasus-kasus lain yang melibatkan oknum DLHK begitu banyak terjadi, tapi di biarkan seperti penebangan liar," kata Sugiyanto. "Propit sharing 30 persen yang di minta Perhutani ke masyarakat penggarap yang di duga tidak masuk kas negara, harusnya menjadi prioritas utama. KIta harus aksi unjuk rasa agar masalah ini tidak terjadi lagi di kemudian hari," jelas Sugiyanto. Terkait kapan aksi unjuk rasa, pihaknya masih menunggu keseriusan Komnas HAM dalam menangani kasus tersebut. "Jika terlambat, dalam minggu ini kami akan aksi unjuk rasa di DLHK dan Perhutani Jawa Barat minggu depan," pungkas Ijudin. Tim kuasa hukum Ahli Waris Fiber pun sebelumnya, telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan garapan di Desa cikalong, Kabupaten pangandaran.

Tak Terima Supir dan Kernet Ditahan Dinas LHK Jawa Tengah, Pemilik Kayu Lapor Ke Komnas HAM

Pemda Bergerak 132 Honorer Siluman: Ada Pegawai RS Swasta Lulus PPPK 2025

Kapolres AKBP Nugraha Pamungkas, Ikuti Giat Operasional Triwulan II 2025 di Polda Sulsel

BeritaLainnya

Pemda Bergerak 132 Honorer Siluman: Ada Pegawai RS Swasta Lulus PPPK 2025

Kapolres AKBP Nugraha Pamungkas, Ikuti Giat Operasional Triwulan II 2025 di Polda Sulsel

Bupati Andi Rahim Apresiasi Jihan Birgita, Siswi SMK Negeri 7 Luwu Utara yang Lolos Paskibraka

Satu Keluarga 3 Meninggal Mobil Masuk Curang, Polres dan Bupati Sepakat Larang Kendaraan Truck dan Pickup Angkut Orang

Perumda Mekar Sejahtera Toraja Utara: Tawarkan Keuntungan Pupuk Organik Bokashi ke Wakil Bupati, untuk Pertanian Berkelanjutan 111 Lembang

Perumda Pasar Manado Studi Tiru ke Perumda Mekar Sejahtera Toraja Utara, Referensi Terbaik

Penerbangan Perdana Manado Tana Toraja Dua Kali Seminggu Dimulai, Gubernur Sulut Harap Konektivitas untuk Pariwisata dan UKM

CUSS TP Saluampak Luwu Utara, Akan Adakan Diklat Pembuatan Pestisida Organik Nabati

Metal Ganjar Mahfud Akan Gelar Jalan Sehat Perjuangan di Kota Anging Mammiri: Walikota Makassar Larang ASN Ikut

Berita Terkini

Recommended

Strategy (MSTR) Jadi Incaran! Dana Pensiun 12 Negara Bagian Ikut Menanam Modal

KPPPA Sebut Dua Bayi Tertukar di Bogor Sudah Dikembalikan ke Orang Tua Kandung

Nanti Saya Lihat Baju Kuningnya, Bobby soal Isu Gibran Gabung Golkar

HUT ke-17 CUSS, TP Saluampak Gelar Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Gratis

Tak Terima Supir dan Kernet Ditahan Dinas LHK Jawa Tengah, Pemilik Kayu Lapor Ke Komnas HAM

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended