“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus mengejar ketertinggalannya dalam hal pembangunan infrastruktur di tahun ini, akan tetapi ada yang kami pertanyakan terkait kegiatan pengadaan aspal berdasarkan e – katalog senilai 1.1 triliun tahun anggaran 2023 di Provinsi Jawa Barat berpotensi rawan korupsi,” ungkap Zaka, Kamis 22 Juni 2023.
Dalam monitoring yang dilakukannya, Zaka meragukan pengerjaan tidak sesuai spesifikasi dengan ketebalan 10 centimeter secara menyeluruh.
“Dalam monitoring yang kami lakukan, banyak ditemukan ketebalan dibawah standard atau prosedur yang ditetapkan. Dalam kajian kami hal ini terjadi karena persoalan diskon Asphalt Mixing Plant (AMP) yang telah ditentukan sehingga para pelaksana pekerjaan akan berusaha mencari celah untuk mencari keuntungan lebih besar,” jelasnya.
