MK Tegaskan Jika Ada Parpol Membiarkan Politik Uang Bisa Dibubarkan

JENGGALA.ID - JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka. Hal ini disampaikan Hakim Ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yaitu menolak permohonan uji materi pasal dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pada Kamis 15 Juni 2023. Selain menetapkan sistem proporsional terbuka, MK juga menegaskan jika ada partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dibubarkan untuk memberikan efek jera. Hal itu adalah salah satu langkah konkret mencegah politik uang yang dalam argumentasi Mahkamah yang dibacakan hakim konstitusi Saldi Isra untuk membantah permohonan pemohon perkara: 114/PUU-XX/2022. Dalam permohonannya, pemohon uji materi UU Pemilu menilai sistem pencoblosan secara proporsional terbuka berpotensi memunculkan praktik politik uang dan tindak pidana korupsi. Mahkamah menilai penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran pemilu khususnya pelanggaran yang berkenaan dengan politik uang tanpa membeda-bedakan latar belakang baik penyelenggara maupun peserta pemilu. Langkah lainnya adalah partai politik dan calon anggota DPR/DPRD harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk menjauhi dan bahkan sama sekali tidak terjebak dalam politik uang dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu Selain itu, Saldi menilai masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan menoleransi praktik politik uang. "Dengan demikian, masalah praktik politik uang dan tindak pidana korupsi sebenarnya lebih disebabkan karena sifatnya yang struktural bukan sekadar disebabkan dari pilihan sistem pemilihan umum yang digunakan," tutur Saldi. Dalam kesempatan yang sama, Saldi mengatakan Mahkamah berpendapat pilihan terhadap sistem pemilihan umum apa pun sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang (money politics). Oleh Karena itu, katanya, Mahkamah berpendapat yang mesti diperhatikan adalah mitigasi terhadap praktik politik uang dalam pemilu. Pada Kamis ini MK menolak uji materi atau judicial review yang diajukan oleh Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Uji materi yang diajukan itu terkait sejumlah Pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu Pasal yang diuji dan ditolak MK adalah Pasal 168 ayat 2 UU Pemilu yang mengatur sistem proporsional terbuka. "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Hakim Ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan hari ini. Hakim konstitusi Arief Hidayat menjadi satu-satunya hakim yang mempunyai pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan perkara tersebut.***

MK Tegaskan Jika Ada Parpol Membiarkan Politik Uang Bisa Dibubarkan

Bupati Luwu Utara Pimpin Upacara Defile Perayaan HUT Ke-80 RI

Kasat Lantas Polres Luwu Utara: Beri Semangat Calon Paskibraka 2025 adalah Generasi Tangguh

BeritaLainnya

Bupati Luwu Utara Pimpin Upacara Defile Perayaan HUT Ke-80 RI

Kasat Lantas Polres Luwu Utara: Beri Semangat Calon Paskibraka 2025 adalah Generasi Tangguh

Meriahkan Bulan Kemerdekaan, KAI Logistik Hadirkan Promo“Kiriman Merdekaku”

KAI Logistik Ramaikan Serang Fair 2025 dengan Promo Diskon Menarik

Riset Ungkap Manfaat Tomat untuk Kulit Cerah dan Jantung Sehat

Operasi Pasar Murah Digelar: Harga Beras Rp57.500 per 5 Kg, Warga Bumi Pong Tiku Diimbau Manfaatkan Harga Terjangkau

Rakernis Polda Sulawesi Selatan, Polres Luwu Utara Sabet Penghargaan ke Dua Terbaik ETLE, IPTU Yusri Bilang Ini

Pemkab Luwu Timur Konferensi Pers: Beri Progran Beasiswa 4 Program

MUI Jawa Barat Akan Gali Kontroversi Ponpres Al-Zaytun

Berita Terkini

Recommended

Gibran Berkomentar Setelah Dilaporkan ke KPK Terkait Nepotisme

NASA Meluncurkan Misi Spektakuler ke Asteroid 16 Psyche

Wishnutama Ditunjuk untuk Tangani Acara Pembukaan Piala Dunia U-17

Polisi Tutup Jalur Pendakian Gunung Papandayan Garut

MK Tegaskan Jika Ada Parpol Membiarkan Politik Uang Bisa Dibubarkan

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended