MK Tegaskan Jika Ada Parpol Membiarkan Politik Uang Bisa Dibubarkan

JENGGALA.ID - JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka. Hal ini disampaikan Hakim Ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yaitu menolak permohonan uji materi pasal dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pada Kamis 15 Juni 2023. Selain menetapkan sistem proporsional terbuka, MK juga menegaskan jika ada partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dibubarkan untuk memberikan efek jera. Hal itu adalah salah satu langkah konkret mencegah politik uang yang dalam argumentasi Mahkamah yang dibacakan hakim konstitusi Saldi Isra untuk membantah permohonan pemohon perkara: 114/PUU-XX/2022. Dalam permohonannya, pemohon uji materi UU Pemilu menilai sistem pencoblosan secara proporsional terbuka berpotensi memunculkan praktik politik uang dan tindak pidana korupsi. Mahkamah menilai penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran pemilu khususnya pelanggaran yang berkenaan dengan politik uang tanpa membeda-bedakan latar belakang baik penyelenggara maupun peserta pemilu. Langkah lainnya adalah partai politik dan calon anggota DPR/DPRD harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk menjauhi dan bahkan sama sekali tidak terjebak dalam politik uang dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu Selain itu, Saldi menilai masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan menoleransi praktik politik uang. "Dengan demikian, masalah praktik politik uang dan tindak pidana korupsi sebenarnya lebih disebabkan karena sifatnya yang struktural bukan sekadar disebabkan dari pilihan sistem pemilihan umum yang digunakan," tutur Saldi. Dalam kesempatan yang sama, Saldi mengatakan Mahkamah berpendapat pilihan terhadap sistem pemilihan umum apa pun sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang (money politics). Oleh Karena itu, katanya, Mahkamah berpendapat yang mesti diperhatikan adalah mitigasi terhadap praktik politik uang dalam pemilu. Pada Kamis ini MK menolak uji materi atau judicial review yang diajukan oleh Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Uji materi yang diajukan itu terkait sejumlah Pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu Pasal yang diuji dan ditolak MK adalah Pasal 168 ayat 2 UU Pemilu yang mengatur sistem proporsional terbuka. "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Hakim Ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan hari ini. Hakim konstitusi Arief Hidayat menjadi satu-satunya hakim yang mempunyai pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan perkara tersebut.***

MK Tegaskan Jika Ada Parpol Membiarkan Politik Uang Bisa Dibubarkan

3.028 Jemaah Haji Debarkasi Surabaya Telah Tiba di Tanah Air

PSI Desak Pemprov Matangkan Wacana Transportasi Umum Wajib bagi Pegawai Swasta

BeritaLainnya

3.028 Jemaah Haji Debarkasi Surabaya Telah Tiba di Tanah Air

PSI Desak Pemprov Matangkan Wacana Transportasi Umum Wajib bagi Pegawai Swasta

Kemlu RI Kecam Serangan Israel ke Iran, Serukan Penyelesaian Damai

2.760 Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Indonesia, Tandai Awal Kepulangan dari Tanah Suci

Tips for an effective ssbbw dating journey

Minta OPD Tak Alergi Wartawan, Bupati Toraja Utara karena Media Pilar Keempat Demokrasi

Warga Ucapkan Terima Kasih ke Bupati Luwu Utara, Bantu Rehab Rumah Warga

Sudah 10 Tahun Tiang Listrik di Dusun Pompaniki Pakai Bambu

MUI Jawa Barat Akan Gali Kontroversi Ponpres Al-Zaytun

Berita Terkini

Recommended

Ferdy Sambo Diperiksa Timsus Polri Sebagai Tersangka Penembakan

Acerpure Hadirkan Inovasi Rangkaian Produk Home Appliances, Dukung Gaya Hidup Berkualitas

Cadangan Devisa RI Turun 134,9 Miliar Dolar AS

Wout Weghorst Andalan Baru Manchester United

MK Tegaskan Jika Ada Parpol Membiarkan Politik Uang Bisa Dibubarkan

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended