Sedangkan untuk PT persekutuan modal, proses pendirian melibatkan akta notaris dan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) melalui sistem online.
Kemudahan yang Ditawarkan oleh UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja memberikan beberapa kemudahan dalam proses pendirian PT, khususnya bagi pelaku UMK. Salah satu kemudahan yang ditawarkan adalah penghapusan syarat akta notaris untuk PT perorangan, yang berarti pelaku usaha kecil bisa mendirikan PT dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, kebijakan baru ini juga memungkinkan pelaku usaha untuk lebih fleksibel dalam menentukan besaran modal dasar sesuai kebutuhan.
Selain itu, UU Cipta Kerja memberikan kelonggaran waktu dalam pelaporan setoran modal, sehingga pendiri PT dapat fokus mengembangkan usahanya terlebih dahulu sebelum memenuhi kewajiban administratif.
Perubahan Status PT Perorangan ke PT Persekutuan Modal
Seiring dengan perkembangan bisnis, tidak jarang PT perorangan tumbuh dan mencapai skala yang melebihi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dalam kondisi seperti ini, pemilik PT perorangan diwajibkan untuk mengubah status perusahaan menjadi PT Persekutuan Modal.
