Jenggala.id – Marwan Cik Asan, kader Partai Demokrat meminta pemerintah untuk tidak memaksakan percepatan pembangunan IKN.
Hal itu disampaikan Marwan Cik Asan, dengan pertimbangan pendanaan yang memiliki keterbatasan terhadap pembangunan infrastruktur yang dinilai akan menjadi ibu kota baru tersebut.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga membandingkan komitmen pemerintah pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang semula direncanakan tanpa menggunakan APBN. Namun, di kemudian hari, pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menggunakan APBN melalui aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).
“Ini kita mencatat bahwa dibutuhkan setidaknya Rp486 triliun untuk mewujudkan pembangunan IKN ini. Artinya, akan tersedot Rp97 triliun dari APBN. Ini kalau pemerintahnya konsisten, Pak. Tapi kalau kita belajar dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung ternyata perubahan itu semudah membalikkan telapak tangan. Kita tidak mau ini terjadi juga pada IKN, Pak,” tambahnya.
