KRL Bekas Ditolak Mentah-Mentah Luhut Binsar

Jenggala.id - Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan bahwa PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) belum mendapatkan restu dari pemerintah untuk melakukan impor Kereta Rel Listrik (KRL). Keputusan tersebut didasarkan pada hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto, hasil audit tersebut memberikan beberapa pertimbangan penting bagi pemerintah terkait rencana impor KRL bekas. Terdapat empat kesimpulan yang diambil dari hasil audit tersebut. Baca juga : Empat Puluh Tahun Tertidur, Jalur Kereta Api Stasiun Garut menuju "Pertama, rencana impor KRL bekas ini tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional," ujar Seto dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Kamis (6/4/2023). Menurut penjelasannya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto, mengatakan bahwa pengadaan kereta api kecepatan normal dan penggerak sendiri termasuk KRL harus memenuhi spesifikasi yang mengutamakan produk dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan 175 Tahun 2015. Kedua, Seto menambahkan bahwa Kementerian Perdagangan tidak dapat memberikan dispensasi untuk impor KRL bekas dari Jepang demi memenuhi kebutuhan armada, karena pemerintah saat ini berfokus pada produk dalam negeri dan substitusi impor. Baca juga : 80 Juta Orang Akan Mudik Lebaran Tahun Ini Ketiga, Seto menyebut bahwa kriteria barang modal yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor ke dalam negeri apabila barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri. Selain itu, ada beberapa alasan teknis yang menjadi pertimbangan, seperti temuan dari BPKP bahwa ada beberapa sarana yang dapat dioptimalkan penggunaannya. Setelah dilakukan reviu oleh BPKP, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto, menyatakan bahwa terdapat estimasi biaya pengadaan dari Japan Railway yang tidak dapat dipercaya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dari Jepang ke Indonesia. Baca juga : Alasan Mahfud MD Tolak Dialog dengan KKB Papua "Estimasi biaya pengadaan yang diajukan oleh PT KCI tidak dapat dipercaya karena tidak didasarkan pada survei harian, melainkan berdasarkan pada harga pengadaan KRL bekas tahun 2018 ditambah 15%," jelas Seto. Sebagai hasil dari reviu tersebut, Seto menyarankan PT KCI untuk meninjau kembali operasi dan sarana yang ada saat ini. Dia juga meminta adanya retrofit pada sarana yang sudah tua dan akan segera pensiun. "Dari hasil reviu BPKP, tidak direkomendasikan untuk melakukan impor KRL bekas. Kita akan mengacu pada hasil reviu tersebut," tegas Seto.

KRL Bekas Ditolak Mentah-Mentah Luhut Binsar

3.028 Jemaah Haji Debarkasi Surabaya Telah Tiba di Tanah Air

PSI Desak Pemprov Matangkan Wacana Transportasi Umum Wajib bagi Pegawai Swasta

BeritaLainnya

3.028 Jemaah Haji Debarkasi Surabaya Telah Tiba di Tanah Air

PSI Desak Pemprov Matangkan Wacana Transportasi Umum Wajib bagi Pegawai Swasta

Kemlu RI Kecam Serangan Israel ke Iran, Serukan Penyelesaian Damai

2.760 Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Indonesia, Tandai Awal Kepulangan dari Tanah Suci

Tips for an effective ssbbw dating journey

Minta OPD Tak Alergi Wartawan, Bupati Toraja Utara karena Media Pilar Keempat Demokrasi

Warga Ucapkan Terima Kasih ke Bupati Luwu Utara, Bantu Rehab Rumah Warga

Sudah 10 Tahun Tiang Listrik di Dusun Pompaniki Pakai Bambu

Berawal Dari Aduan Warga, Polisi Gerebek Toko Miras Di Ciparay

Berita Terkini

Recommended

Nusron Sebut Prabowo Bukan Orang Asing bagi NU

Kejutan Golkar: Khofifah Dukung Airlangga sebagai Cawapres?

Perdebatan Status Gibran di PDIP

Kang Ewon Jadi Narasumber Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Wisata

KRL Bekas Ditolak Mentah-Mentah Luhut Binsar

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended