• Index Berita
  • Privacy Policy
Sabtu, November 21, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » KPU Sebut Aturan Larangan Pj Kepala Daerah Ikut Pilkada Sudah Ada Sejak 2016

KPU Sebut Aturan Larangan Pj Kepala Daerah Ikut Pilkada Sudah Ada Sejak 2016

Jenggala 009 by Jenggala 009
September 23, 2023 15:25
in News
0
KPU Sebut Aturan Larangan Pj Kepala Daerah Ikut Pilkada Sudah Ada Sejak 2016
0
SHARES
3
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

JENGGALA.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons usulan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mendorong pembuatan aturan yang melarang penjabat (Pj) kepala daerah ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menurut Komisioner KPU RI Idham Holik, aturan tersebut bukan hal baru dan sudah diatur dalam hukum.

Menurut Idham, aturan ini sudah ada sejak 1 Juli 2016 dan telah diimplementasikan pada Pilkada Serentak 2017, 2018, dan 2020. Pasal 7 ayat (2) huruf q dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa bakal calon kepala daerah atau bakal calon wakil kepala daerah tidak boleh berstatus sebagai penjabat (Pj) kepala daerah.

Berita Terkait

Sosialisasi Pramuka Saka Bahari Ster Lanal Bintan ke Sekolah

Babinsa Nangsri Genjot Produksi Poktan Tani Maju Mandiri

Idham menjelaskan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan. UU Pilkada ingin memastikan bahwa kepemimpinan pemerintah daerah tetap berintegritas saat dipimpin oleh penjabat kepala daerah.

KPU juga akan melakukan sosialisasi tentang ketentuan ini. Sebelumnya, Bawaslu telah mengusulkan aturan yang melarang Pj kepala daerah ikut Pilkada 2024. Mereka berpendapat bahwa Pj adalah pejabat administratif yang seharusnya tidak terlibat dalam politik. Mereka khawatir bahwa Pj yang ikut Pilkada berpotensi memanfaatkan posisinya untuk kepentingan politik, yang bisa mengganggu netralitas aparatur sipil negara (ASN). Meskipun belum ada insiden konkret, Bawaslu menganggap penting untuk mempertimbangkan aturan yang mengatur hal ini dalam rangka menjaga demokrasi yang bersih dan netral.

Tags: #Komisi Pemilihan Umum (KPU)#KPU Sebut Aturan Larangan Pj Kepala Daerah Ikut Pilkada Sudah Ada Sejak 2016
SummarizeShare

Berita Terkait

Sosialisasi Pramuka Saka Bahari Ster Lanal Bintan ke Sekolah

Sosialisasi Pramuka Saka Bahari Ster Lanal Bintan ke Sekolah

by Jenggala 005
November 21, 2026
0

Personel Staf Teritorial (Ster) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bintan bersama Saka Bahari Tanjungpinang menggelar sosialisasi dan pengenalan Satuan Karya (Saka) Bahari ke beberapa sekolah di wilayah Bintan...

Babinsa Nangsri Genjot Produksi Poktan Tani Maju Mandiri

Babinsa Nangsri Genjot Produksi Poktan Tani Maju Mandiri

by Jenggala 005
November 21, 2026
0

Anggota Babinsa Koramil 12/Manisrenggo, Sertu Haryono, bersama dua rekan turun langsung ke lahan persawahan untuk bekerja sama dengan petani setempat. Kegiatan berlangsung di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten...

Koramil 08/Duren Sawit Perketat Siskamling Bersama Komduk

Koramil 08/Duren Sawit Perketat Siskamling Bersama Komduk

by Jenggala 005
November 21, 2026
0

Langkah preventif diambil untuk meredam potensi gangguan keamanan di lingkungan Duren Sawit. Koramil 08/Duren Sawit bersama Unsur Komduk melaksanakan Patroli Keamanan dan Siskamling Keliling di Jalan Balai Dewa...

Babinsa Koramil14/Panongan Ajak Ranca Kalapa Jaga Kebersihan

Babinsa Koramil14/Panongan Ajak Ranca Kalapa Jaga Kebersihan

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

Musim penghujan yang mulai tiba mukun mendorong tindakan antisipatif dari aparat setempat. Babinsa Koramil 14/Panongan Kodim 0510/Tigaraksa, Serka Mardi Pendi, menggelar komunikasi sosial (Komsos) dan mengajak aparatur desa...

Next Post
Kemenkes Buka Lowongan Sebanyak 7.249 Formasi CASN dan PPPK

Kemenkes Buka Lowongan Sebanyak 7.249 Formasi CASN dan PPPK

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.